PKL di NTB Bisa Tersenyum, Bakal Dapat Bansos PPKM
JAKARTA - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 20.000 paket bantuan sosial untuk membantu pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 akibat COVID-19.
"Karena ada PPKM sampai tanggal 9 Agustus, tentu membatasi kegiatan masyarakat, terutama para pedagang yang terbatas. Oleh karena itu, di sini pemerintah akan tetap membantu dengan memberikan paket sembako," kata Gubernur NTB Zulkieflimansyah, saat menerima kehadiran pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB di Mataram, dilansir Antara, Selasa, 3 Agustus.
Untuk memperlancar proses bantuan, Gubernur NTB meminta APKLI dapat segera mempersiapkan data-data anggota yang berhak mendapatkan bantuan, agar pemerintah dapat segera memprosesnya.
"APKLI langsung saja persiapkan data mana saja yang harus dibantu dari segi permodalan, penagihan, supaya kami bisa langsung bekerja secara bersama, langsung konkrit, data kabupaten/kota," ucap Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB.
Baca juga:
- Ditampar Balik Netizen Puji Prank Donasi Rp2 Triliun Akidi Tio, Denny Siregar: Pernah Bela Ratna Sarumpaet Juga kan?
- Heriyanti Anak Akidi Tio Jadi Tersangka Keonaran Hoaks Bantuan COVID-19 Rp2 Triliun, Motifnya Masih Didalami
- Polisi Amankan Anak Akidi Tio karena Kasus Hoaks Dana Hibah Rp2 Triliun
- Keluarga Akidi Tio Sumbang Uang Rp2 Triliun untuk Penanganan COVID-19 di Sumsel
Bantuan sosial yang disebut Jaring Pengaman Sosial (JPS) Mini itu diinisiasi oleh Pemprov NTB bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Baznas, OJK, Bank NTB Syariah dan lain sebagainya.
Ketua APKLI NTB Abdul Majid mengaku berterima kasih atas respons cepat dari Gubernur NTB dan solusi yang diberikan, seperti adanya bantuan sosial bagi para PKL dan relaksasi dari berbagai pihak bank.
"PKL ini dari awal PPKM selalu menerima dengan legowo berbagai keputusan pemerintah, namun kalau PPKM terus berlanjut, PKL tidak bisa melakukan apa-apa, sementara semua PKL harus membiayai hidunya," katanya.