Herd Immunity Rendah, PAN: Pemerintah Harus Percepat Vaksinasi Secara Nasional
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi, menilai program vaksinasi COVID-19 yang digaungkan pemerintah masih jauh dari target nasional. Dimana, pencapaian vaksinasi (dua dosis) secara nasional masih sangat rendah, berdasarkan data 29 Juli hanya 9,57 persen.
Padahal, kata Intan, percepatan herd immunity vaksinasi merupakan bagian dari 'game changer' (pengubah keadaan), sehingga pemerintah harus berupaya keras memenuhi kebutuhan vaksin dari mulai pengadaan, distribusi dan pelaksanaan imunisasi COVID-19 dengan alokasi anggaran khusus vaksin yang lumayan besar di tahun 2021 sebesar Rp58 Triliun.
Intan menjelaskan, bahwa ada 208 juta jiwa yang harus divaksin, dimana itu setara 77 persen dari total penduduk Indonesia. Jika dikali dua dosis, kata dia, artinya harus tersedia 416 juta dosis vaksin untuk Indonesia.
"Pemerintah harus serius menangani kendala di lapangan, dan juga berupaya memenuhi kebutuhan vaksin. Harus ada percepatan vaksinasi secara nasional," ujar Intan Fauzi kepada wartawan, Senin, 2 Agustus.
Lebih lanjut, Intan mencontohkan, untuk di Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, masuk dalam daftar rendah terkait pelaksanaan vaksinasi. Per 30 Juli data Kemenkes, warga Jawa Barat yang sudah divaksin dua dosis hanya 7,39 Persen atau 2.801.545 jiwa.
Demikian pula dengan Jawa Tengah masih 9,66 persen atau 2.773.988. Tak jauh berbeda, Jawa Timur juga masih 9,80 persen atau 3.119.838. Sementara tertinggi masih DKI Jakarta yakni 32,02 persen atau sebanyak 2.688.266 orang.
"Sebelum distribusi ke seluruh wilayah Indonesia, vaksin dibawa dan disimpan di Bio Farma yang berlokasi di Bandung, sehingga tentunya akses distribusi ke wilayah di Jawa Barat relatif lebih mudah dijangkau dan dekat. Tetapi faktanya target vaksinasi Jawa Barat masih sangat rendah dibawah 10 persen, hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah," jelas legislator dapil kota Bekasi dan Depok, Jawa Barat itu.
Terlebih, kata Intan, sejumlah Pemda akan menempatkan 'wajib vaksin' sebagai syarat untuk kegiatan di berbagai sektor baik bagi pelaku usaha, pegawai, dan pengunjung. Syarat 'wajib vaksin' juga akan diberlakukan sebagai syarat perjalanan transportasi darat jarak jauh, udara, dan laut, serta pelayanan administrasi publik.
"Artinya pemerintah harus memperluas akses vaksin bagi masyarakat tanpa kerumunan. Ini akan menjadi kendala untuk mobilitas orang terkait pekerjaan. Sementara mereka belum punya akses vaksin," tegas Intan.
"Korelasi antara target vaksinasi itu masih sangat jauh, kendalanya bukan hanya ada beberapa masyarakat yang tidak percaya vaksin, tapi kendala lain juga pengadaan, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi," sambungnya.
Intan menambahkan, dari data Kemenkes Per 13 Juli terkait rencana pengadaan vaksin Sinovac hingga akhir tahun 2021 sebanyak 175.504.500. Namun dari jumlah itu, masih ada yang belum pasti diterima pemerintah RI (optional) sebesar 32.059.300. Kemudian, Pfizer 50 juta dengan pengadaan bertahap dari pertengahan tahun hingga akhir tahun 2021.
Lalu, vaksin Novavax 50.000.000, Covax kerjasama multilateral 108.000.000 (potensial delay) pada bulan Juli-Desember. Artinya, jelas intan, vaksin tersebut berpotensi tak masuk ke RI.
"AstraZeneca 20.000.000 untuk Juli-Desember 2021 dan statusnya juga sama, potensial delay dan berbagai jenis vaksin lainnya," katanya.
Baca juga:
Karenanya, politikus PAN itu mengingatkan harus ada akselerasi vaksinasi program di tahun 2021. Sebab belum lagi kini ada wacana dosis ketiga 'booster' meski baru diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, tapi tetap berjalan lambat.
Dia berharap, vaksin Gotong Royong dengan produk Sinopharm dan Cansino dapat membantu percepatan vaksinasi sehingga Permenkes dilakukan adendum PerMenkes perubahan kedua no.10/2021 hanya menambah VGR sebanyak 20 juta dosis dan tidak masif terselenggara.
"Belum lagi ada wacana vaksin booster dan mix vaksin, serta mulai banyak masyarakat berpikir ingin dosis ketiga. Jangan sampai program vaksinasi menjadi tidak merata dari jumlah target penduduk yang harus di vaksinasi. Optimalisasi road map vaksinasi ini harus jelas," tandas Intan.