Pemerintah Impor Obat COVID-19, DPR Ingatkan Pengawasan Jalur Distribusi Obat

JAKARTA - Pemerintah akan mengimpor tiga jenis obat COVID-19 yang saat ini langka dan belum dapat diproduksi di dalam negeri, diantaranya Remdesivir, Actemra, dan Gamaras pada Juli hingga Agustus.

Terkait impor obat ini, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan impor tersebut telah melalui pemeriksaan secara teliti.

"Pemerintah harus memastikan bahwa impor obat dilakukan setelah memeriksa bahwa tidak ada persoalan dalam jalur distribusi obat, semisal penimbunan atau kendala lain, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan obat," ujar Netty, Jumat, 30 Juli.

Menurut politikus PKS itu, pemerintah harus mengawasi ketat jalur distribusi obat mulai dari industri dan pedagang besar farmasi, importir hingga apotek dan toko obat. Bila perlu, menggunakan teknologi informasi dan mengoptimalkan e-katalog untuk mengecek ketersediaan obat dan harga jualnya. Serta melakukan sidak lapangan berkala dengan melibatkan aparat keamanan.

"Pastikan semua under control sehingga tidak ada yang berani main-main dalam pendistribusian obat," tegas Netty.

Netty juga meminta pemerintah agar mendorong industri farmasi dalam negeri mampu memproduksi obat yang dibutuhkan secara mandiri. Dalam situasi pandemi di mana obat-obatan tersebut dibutuhkan di seluruh dunia, kata dia, tentu berat jika kita bergantung pada impor.

"Industri farmasi dalam negeri harus mampu memproduksi sendiri dengan jumlah memadai," katanya.

Netty juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan penelitian obat dan vaksin COVID-19 yang dilakukan anak bangsa. Terlebih, Kimia Farma telah memproduksi obat sendiri.

"Impor obat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan jangka pendek demi menyelamatkan rakyat. Jadi impor bukan untuk kepentingan bisnis. Oleh karena itu, untuk jangka panjang, riset atas obat dan vaksin COVID-19 harus terus dilakukan dan didorong. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir," kata Netty.