Ini Alasan BEM Udayana Bali Juluki Jokowi ‘The Guardian of Oligarch’
DENPASAR - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pemerintahan mahasiswa (PM) Universitas Udayana (Unud) Bali menjuluki Presiden Joko Widodo sebagai "The Guardian of Oligarch".
Julukan lewat gambar ini dunggah BEM PM Unud di Instagram resmi miliknya @bem_udayana. Presiden BEM Unud, Muhammad Novriansyah Kusumapratama mengatakan, kritikan tersebut didasari dua kajian mereka yang didapat dari ahli akademisi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.
"Kemarin, kita buat dua kajian pertama kajian soal lingkungan dan pelemahan KPK. Itu, yang menjadi dasar kami mengeluarkan kritik kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga itu kami sertai pendapat dari ahli akademisi dari UNJ dan Direktur YLBHI itu," kata Novriansyah, saat dihubungi, Senin, 19 Juli.
Dia mengatakan, BEM Universitas Udayana menjuluki Presiden Joko Widodo sebagai "The Guardian of Oligarch" karena banyak regulasi atau peraturan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kebijakan disebut BEM Unud hanya menguntungkan pihak penguasa.
"Penguasa ini dalam artian, entah dari pemerintah atau pun pengusaha yang berafiliasi dengan pemerintah seperti itu.
Sebagai contohnya, di situ ada kajian kami soal Undang-undang Cipta Kerja sama Undang-undang Minerba dan kemudian seakan-akan melagengkan ekploitasi terhadap hak hidup manusia dan lingkungan," ujarnya.
"Sekaligus, memberikan pandangan kami apa yang dimaksud oligarki. Karena, selama ini yang kita rasakan di negeri ini para penguasa sekarang istilahnya sama-sama mempunyai kepentingan yang sama kepentingan untuk dirinya sendiri," samnbung Novriansyah.
Unggahan yang disampaikan BEM PM Universitas Udayana terbagi dengan 6 konten postingan Instagram. Unggahan itu sebagai aksi digital dalam rangka mengkritik rezim pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang dinilai penjaga oligarki.
"Defenisi oligarki menurut akademika Jeffrey A Winter, pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi eksufifnya," tulis BEM PM Unud.
BEM PM Unud menilai Jokowi seringkali mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan sekelompok tertentu. Kepentingan itu, bahkan menghiraukan kepentingan serta kesejahteran rakyat itu sendiri.
Hal itu terlihat dari kondisi kekuasaan di mana terjadi pembajakan institusi dan regulasi guna membentuk kebijakan dan perangkat hukum seperti UU KPK, UU Cipta Kerja, UU Minerba yang merugikan rakyat secara keseluruhan.
Kebijakan tersebut, lanjut BEM PM Unud telah melanggengkan pratik korupsi oleh polikus koruptor hingga merusak lingkungan. Selain itu, BEM PM Unud juga menyoroti kebebasan sipil yang semakin direpresi terutama hadirnya buzzer-buzzer di media sosial.
Ruang demokrasi itu, lanjut BEM PM Unud, telah menyempit. "Kekuasaan hari ini dijaga oleh buzzer yang secara terang-terangan menyempitkan ruang demokrasi dan kritik," tulis BEM PM Unud.
Baca juga:
Jokowi Pernah Respons Julukan King of Lip Service
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya pernah merespons santai julukan The King of Lip Service yang disematkan oleh BEM UI. Bagi Jokowi, kritik tak perlu dipersoalkan.
Jokowi merespons ramainya linimasa media sosial soal julukan The King of Lip Service. Jokowi menyebut julukan itu biasa karena sebelumnya dia pernah disematkan sejumlah kata-kata konotasi negatif.
"Terakhir ada yang menyampaikan saya ini 'The King of Lip Service'. Ya, saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik boleh saja, universitas tidak perlu menghalangi mahasiswanya untuk berekspresi," kata Jokowi dalam keterangan video yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 29 Juni.
Tapi Jokowi mengingatkan dalam berekspresi atau mengkritik semua pihak tanpa terkecuali, perlu ingat adanya budaya tata krama dan sopan santun.
Selain itu, dirinya juga menegaskan pemerintah sedang fokus dalam pengendalian pandemi COVID-19 di Tanah Air yang saat ini tengah meningkat secara signifikan.
"Ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan," tegas Jokowi.