Satgas COVID-19 Sayangkan Adanya Peningkatan Jumlah Desa yang Warganya Tak Patuh Gunakan Masker
JAKARTA - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyayangkan adanya peningkatan jumlah desa yang warganya tidak mematuhi protokol kesehatan terutama menggunakan masker.
Wiku menuturkan, pada pekan ini terjadi kenaikan jumlah kelurahan atau desa yang kepatuhan warganya mengenakan masker kurang dari 60 persen.
"Pada pekan sebelumnya sebanyak 2.654 kelurahan atau desa, kini menjadi 3.455 kelurahan atau desa," kata Wiku dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, 13 Juli.
Dari jumlah tersebut, paling banyak berasal dari Jawa Timur dengan 569 kelurahan atau desa tidak patuh, Aceh 558 yang tidak patuh, Jawa Barat 481 yang tidak patuh, Jawa Tengah dengan 270 yang tidak patuh, dan Gorontalo dengan 212 kelurahan atau desa tidak patuh.
“Ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya kelurahan atau desa yang warganya abai dalam menjalankan protokol kesehatan,” ujarnya.
Baca juga:
- WHO Minta Anda Warga Indonesia Tetap di Rumah Saja untuk Tekan Laju COVID-19
- Skenario PPKM Darurat 6 Minggu, Ekonom: Bansos Tunai Harusnya Rp2 Juta per Bulan, Bukan Rp300 Ribu
- Update COVID-19 per 12 Juli: Kasus Baru Tembus 40 Ribu Saat PPKM Darurat Hari Ke-10
- Menkes Beberkan Alasan Vaksinasi Berbayar: untuk Perusahaan Kecil dan WNA
Dalam kesempatan itu, Wiku menuturkan saat ini terjadi kenaikan pesat dari laporan kinerja posko desa/kelurahan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada laporan kegiatan pengawasan keluar masuk wilayah yang naik 199,83 persen dan pembatasan jam malam yang naik 157,13 persen.
“Kenaikan laporan kinerja posko ini harus terus dipertahankan, mengingat ini adalah langkah pencegahan yang harus dimaksimalkan agar penularan COVID-19t idak semakin meningkat di tengah masyarakat,” tutur Wiku.
Lalu, pelaporan kinerja posko paling banyak berasal dari kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Bali dengan lebih dari 50 persen poskonya melaporkan kinerja.
Namun, sayangnya masih ada 20 provinsi yang pelaporan kinerjanya bahkan tidak mencapai 10 persen dari total kelurahannya, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kep Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Lampung, Papua Barat, NTB, Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, NTT, Maluku, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Papua, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Karenanya, Wiku meminta seluruh gubernur dari provinsi tersebut untuk benar-benar segera melakukan perbaikan tegas di wilayahnya masing-masing.
"Pekan lalu sudah disampaikan, untuk segera membentuk posko, namun pekan ini belum ada tanda-tanda penambahan posko terbentuk. Jangan menunggu sampai kasus di wilayahnya kritis untuk dapat sadar akan pentingnya pembentukan posko,” pungkasnya.