Polda Sumbar Setop Kasus Dugaan Penyelewengan Dana COVID-19
PADANG - Polda Sumatera Barat (Sumbar) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan(SP3) terhadap kasus dugaan penyelewengan dana COVID-19 pada APBD Sumbar 2020.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar Kombes Joko Sadono mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara dan hasilnya kasus ini resmi dihentikan.
Menurut Joko, hal itu karena waktu dimulainya penyelidikan pada 26 Februari 2021, setelah adanya pengembalian uang kepada negara terkait dugaan penggelembungan (mark up) harga yang dikeluarkan BPK perwakilan Sumbar.
Kombes Joko mengatakan tanggapan para peserta gelar perkara bahwa perkara ini bukan merupakan tindak pidana, karena unsur-unsur kerugian keuangan negara tidak terpenuhi.
"Dalam gelar tersebut seluruh pihak setuju perkara ini dihentikan penyelidikannya, karena bukan merupakan tindak pidana," kata dia dikutip Antara, Senin, 21 Juni.
Dia menjelaskan gelar perkara dilakukan dalam rangka penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi anggaran penanganan COVID-19 di BPBD Sumbar berdasarkan laporan R/LI/-27/II/RES.3.3./2021/Ditreskrimsus pada 26 Februari 2021.
Menurut dia, keputusan itu diambil berdasarkan paparan hasil penyelidikan oleh penyelidik berupa keterangan saksi. Kemudian dokumen- dokumen, keterangan ahli pidana dari Universitas Trisakti yang dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Baca juga:
- Pemerintah Bakal Siapkan Tempat Isolasi Terpusat, Menkes: Pemenuhan Makanan Dilakukan Gotong Royong
- COVID-19 Menggila, Dinkes Jakarta: Ruang Isolasi Terisi 90 Persen, ICU 81 Persen
- Gibran Rakabuming Raka: Pelaku Perusakan Makam di Solo Segera Diproses Sesuai Hukum yang Berlaku
- Gandeng BW dan Febri Diansyah, Denny Indrayana Resmi Gugat Pilgub Kalsel ke MK
Setelah itu, surat telegram Kabareskrim Polri Nomor ST/247/VIII/2016/Bareskrim tgl 24 Agustus 2016 angka 6 bahwa Delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil.
Kemudian disandingkan dengan LHP BPK Nomor 53/LHP/XV.VIII.PDG/12/2020 tgl 29 Desember 2020 dengan rekomendasi wajib ditindaklanjuti paling lambat enam puluh hari setelah lapor hasil pemeriksaan (31 Desember 2020 - 28 Februari 2021).
"Tanda bukti pengembalian keuangan negara daerah terakhir pada tanggal 24 Februari 2021 atau sebelum penyelidikan dilakukan," kata dia.