Presiden: Pasar Bebas Bisa Diselewengkan, Negara Harus Bela Rakyat Miskin
NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat kecil bertarung sendirian melawan pemodal besar. Pesan itu disampaikan saat ia meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026.
Prabowo mengatakan dirinya tidak anti terhadap mekanisme pasar. Namun, ia menilai pasar bebas bisa diselewengkan jika negara tidak hadir.
“Tidak benar bahwa saya anti mekanisme pasar bebas. Hanya saya mengerti bahwa pasar bebas bisa diselewengkan,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, orang miskin tidak mungkin dibiarkan bersaing langsung dengan pemilik modal besar tanpa perlindungan negara. Karena itu, pemerintah wajib mengambil sikap.
“Orang-orang miskin disuruh bersaing sama mereka pemodal sangat besar, tidak bisa, tidak mungkin,” ujarnya.
Prabowo mengaitkan sikap itu dengan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Ia menyebut perekonomian Indonesia harus disusun atas dasar kekeluargaan.
Dalam tafsirnya, yang kuat harus membantu yang lemah. Yang kaya harus menarik yang miskin. Negara, kata Presiden, tidak boleh menyerahkan seluruh urusan ekonomi kepada pasar.
“Pemerintah harus bersikap. Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin,” kata Prabowo.
Baca juga:
Ia menyebut kebijakan keberpihakan itu sebagai affirmative action. Menurutnya, jika negara lain bisa memakai kebijakan tersebut untuk melindungi kelompok tertentu, Indonesia juga harus berani menggunakannya untuk membela rakyat sendiri.
Prabowo juga memperkenalkan gagasan Indonesia Incorporated. Ia menjelaskan konsep itu sebagai negara kekeluargaan, tempat seluruh rakyat menjadi pemegang saham atas kekayaan bangsa.
“Seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pemimpin dan pejabat hanya penerima mandat. Mereka tidak boleh berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan Indonesia.