Sinyal Tenang dari Istana: Ekonomi RI Disebut Aman 3 Bulan ke Depan Tapi Skenario Darurat Disiapkan

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa hasil simulasi ekonomi menunjukkan perekonomian nasional diproyeksikan tetap stabil dalam tiga bulan ke depan.

“Berdasarkan simulasi komprehensif yang kami lakukan, kondisi perekonomian kita dalam tiga bulan ke depan masih sangat aman dan terjaga. Fundamental ekonomi kita kuat,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Antara, Rabu, 22 April.

Meski demikian, sesuai arahan presiden, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi apabila ketegangan geopolitik berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Salah satu fokus utama kebijakan tersebut adalah mengantisipasi potensi lonjakan harga energi, terutama terkait pelebaran selisih antara harga minyak mentah global dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

DEN juga menekankan pentingnya menjaga rantai pasok komoditas strategis, seperti sulfur, yang berperan penting dalam keberlanjutan program hilirisasi industri nikel serta pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) nasional agar tidak terganggu oleh dinamika global.

Dari sisi ketahanan fiskal, pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam kondisi sehat dan terkendali. Defisit fiskal akan dijaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) melalui efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan dari komoditas ekspor unggulan seperti batu bara dan kelapa sawit.

“Masyarakat dan dunia usaha tidak perlu khawatir, APBN masih sangat terkendali. Defisit akan dijaga di bawah 3 persen melalui efisiensi belanja yang tepat, dan memaksimalkan momentum harga komoditas ekspor untuk memperkuat penerimaan negara,” ujar Luhut.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor riil, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi sebagai stimulus nonfiskal. Penuntasan hambatan struktural di lapangan menjadi prioritas agar proses perizinan semakin sederhana, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Lebih lanjut, pemerintah memandang situasi geopolitik global tidak hanya sebagai tantangan, tetapi juga peluang strategis. Percepatan transformasi digital pemerintahan (GovTech) serta penguatan inisiatif pembangunan Indonesia Financial Center terus didorong guna menangkap potensi pergeseran arus modal global.

“Kita tidak hanya bicara soal bertahan, tapi bagaimana mengambil manfaat dari situasi ini. Percepatan GovTech dan pembangunan Indonesia Financial Center adalah langkah strategis kita untuk memanfaatkan pergeseran arus modal global,” kata Luhut.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha, Luhut optimistis momentum tersebut dapat menjadi katalis bagi lompatan kemajuan nasional.