Sembilan Kali Makan Menuju Anarki

JAKARTA – Sejarah peradaban politik modern seringkali ditulis bukan di meja perundingan, melainkan di barisan antrean pangan yang mengular dan pasar-pasar dengan harga yang tak lagi terjangkau. Wartawan investigasi Alfred Henry Lewis dari New York Journal pada tahun 1906 menulis sebuah rezim hanya berjarak "sembilan kali makan" dari anarki. Ketika krisis ekonomi menghantam, kontrak sosial antara penguasa dan rakyat biasanya akan robek pertama kali, membuka pintu lebar bagi krisis politik yang sistemik.

Fenomena ini menjadi alarm bagi banyak negara di tengah ketidakpastian global seperti sekarang. Hubungan kausalitas antara guncangan finansial dan stabilitas nasional kini kembali menjadi sorotan tajam para pengamat politik dan ekonomi.

Bagi banyak rezim, terutama yang bercorak otoriter atau hibrida, pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya sumber legitimasi. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menyebut kondisi ini sebagai "legitimas performatif".

"Rakyat bersedia menukar sebagian hak politik atau kebebasan sipil mereka dengan stabilitas ekonomi dan perut yang kenyang. Namun, saat ekonomi ambruk, pemerintah tidak lagi memiliki alasan untuk dipatuhi. Di sinilah krisis ekonomi bertransformasi menjadi krisis legitimasi," ujar Cecep Hidayat, Jakarta, Senin 7 April.

Menurut Cecep, krisis ekonomi berperan sebagai katalisator yang menyingkap borok-borok kekuasaan yang sebelumnya tertutup oleh angka pertumbuhan. Isu korupsi, kolusi, dan ketimpangan sosial yang semula diredam oleh rasa aman secara finansial, tiba-tiba meledak menjadi kemarahan kolektif di jalanan.

Tragedi Sejarah 1998 dan 2022

Indonesia memiliki memori kolektif yang kuat mengenai hal ini. Tragedi Mei 1998 adalah contoh klasik bagaimana depresi nilai tukar rupiah dan lonjakan harga kebutuhan pokok meruntuhkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun.

Mendiang ekonom senior Faisal Basri, dalam berbagai catatannya yang masih relevan hingga kini, sering menekankan bahwa krisis moneter 1997 bukanlah penyebab tunggal, melainkan "pintu masuk". Krisis ekonomi melemahkan koalisi elit yang selama ini menyokong Soeharto. Saat sumber daya ekonomi menyusut, para pendukung setia mulai menarik diri (exit strategy), membiarkan rezim jatuh sendirian di hadapan massa.

Pola serupa terlihat di Sri Lanka pada tahun 2022. Kegagalan pengelolaan utang dan kelangkaan bahan bakar memicu gerakan Aragalaya. Rakyat yang marah menduduki istana kepresidenan, memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke luar negeri.

Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, menilai bahwa di negara berkembang, ketergantungan pada impor pangan dan energi membuat posisi politik pemerintah sangat rentan terhadap fluktuasi global. "Begitu subsidi harus dicabut karena APBN berdarah, pemerintah sebenarnya sedang melakukan perjudian politik yang sangat berisiko. Setiap kenaikan harga BBM adalah pengurangan poin popularitas secara instan," kata Tauhid.

Efek Domino: Dari Kelas Menengah ke Aparat Keamanan

Krisis ekonomi menjadi sangat berbahaya secara politik ketika ia mulai memukul kelas menengah. Berbeda dengan kelompok miskin yang fokus pada bertahan hidup, kelas menengah memiliki akses informasi, kemampuan organisasi, dan pengaruh di media sosial.

"Jika kelas menengah mulai merasa masa depan mereka terancam, mereka akan menjadi motor penggerak perubahan. Mereka yang biasanya apolitis akan turun ke jalan karena aset mereka tergerus inflasi," tambah Cecep Hidayat.

Selain itu, stabilitas politik sangat bergantung pada loyalitas aparat keamanan. Dalam kondisi ekonomi yang hancur, kemampuan negara untuk membiayai operasional militer dan kepolisian juga akan terganggu. Jika gaji aparat tidak lagi cukup untuk menghidupi keluarga mereka akibat inflasi yang tak terkendali, loyalitas terhadap penguasa seringkali luntur. Tanpa dukungan moncong senjata, rezim yang kehilangan legitimasi ekonomi biasanya akan jatuh dalam hitungan hari.

Ancaman Stagflasi dan Polarisasi Masa Kini

Dunia saat ini sedang menghadapi ancaman "Triple F" (Food, Fuel, Financial). Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, berulang kali memperingatkan bahwa kerawanan pangan adalah ancaman nyata bagi stabilitas sosial global. Di banyak negara, protes anti-pemerintah meningkat seiring dengan kenaikan biaya hidup.

Mantan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, dalam berbagai forum internasional menekankan pentingnya bantalan sosial. "Guncangan ekonomi tidak pernah netral secara politik. Ia selalu mencari titik terlemah dari sebuah sistem pemerintahan untuk dihancurkan," ujarnya dalam sebuah diskusi mengenai ketahanan fiskal. Di dalam negeri, tantangan semakin berat karena krisis ekonomi seringkali dibumbui oleh polarisasi politik yang tajam. Krisis ekonomi memberikan amunisi bagi oposisi untuk mendelegitimasi pemerintah melalui narasi kegagalan urus negara (mismanagement).

Pada akhirnya, krisis ekonomi adalah ujian pamungkas bagi ketahanan sebuah sistem politik. Bagi rezim yang berkuasa, mengelola inflasi dan menjaga daya beli rakyat bukan sekadar tugas teknokratis di bidang moneter, melainkan strategi bertahan hidup politik yang paling fundamental.

Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada benteng kekuasaan yang cukup kuat untuk menahan gelombang kemarahan rakyat yang lapar. Krisis ekonomi akan selalu menjadi "pintu masuk" bagi perubahan politik, baik melalui transisi demokrasi yang damai maupun revolusi yang berdarah.