Adik Kim Jong Un Puji Janji Korsel Cegah Terulangnya Pelanggaran Wilayah Udara Korut oleh Drone

JAKARTA - Korea Utara (Korut) memuji janji Korea Selatan (Korsel) untuk mencegah terulangnya pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tak berawak, mengatakan Pyongyang akan meningkatkan kewaspadaan di sepanjang perbatasan, lapor media pemerintah Pyongyang pada Hari Kamis.

Kim Yo Jong, adik perempuan dan ajudan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, "sangat menghargai" pengakuan resmi atas pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tak berawak oleh Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong Yong, yang menyatakan "penyesalan" atas insiden tersebut, kata Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

"Tindakan bodoh yang membahayakan diri sendiri seperti itu tidak boleh diulangi," kata Kim Yo Jong, memperingatkan bahwa "konsekuensi mengerikan" akan terjadi jika kedaulatan Korea Utara dilanggar lagi, seperti melansir Kyodo News (19/2).

Sebelumnya, Korea Utara pada Bulan Januari menuduh Korea Selatan menerbangkan pesawat tak berawak pengintai ke wilayah udaranya. Pada saat itu, Korea Utara mengklaim pelanggaran serupa terjadi pada bulan September tahun lalu.

Pada konferensi pers Hari Rabu, Chung mengungkapkan Seoul telah mengonfirmasi empat kali pelanggaran wilayah udara Korea Utara oleh drone sipil sejak awal masa jabatan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada Juni tahun lalu.

Presiden Lee telah mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan antar-Korea setelah kebijakan konfrontatif yang diterapkan di bawah pendahulunya, Yoon Suk Yeol.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Unifikasi mengatakan Korsel akan secara aktif berupaya mengaktifkan kembali zona larangan terbang di sepanjang perbatasannya dengan Korut sebagai upaya pemulihan sebagian dari pakta militer antar-Korea tahun 2018 yang ditangguhkan, guna mencegah terulangnya pelanggaran batas wilayah oleh drone.

Chung mengatakan pemerintah juga akan berupaya memperkuat sanksi untuk penerbangan drone tanpa izin di wilayah udara terlarang dengan merevisi Undang-Undang Keselamatan Penerbangan, sambil bekerja sama dengan pemerintah daerah di daerah perbatasan untuk memastikan keselamatan penduduk di sana.

"Pemerintah memandang masalah ini dengan sangat serius, dan secara resmi menyampaikan penyesalannya kepada Korea Utara," jelasnya, dikutip dari The Korea Times.

Kim Yo-jong, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Jumat lalu, menyebut pernyataan penyesalan Chung sebelumnya atas dugaan pelanggaran drone sebagai "masuk akal" dan mendesak Seoul untuk memastikan "tindakan bodoh seperti itu tidak akan pernah terulang lagi."

Menteri Unifikasi juga mengungkapkan, penyelidikan gabungan militer-polisi sejauh ini telah mengonfirmasi empat serangan drone terpisah oleh tiga tersangka sipil.

Tim investigasi dibentuk setelah Pyongyang menuduh bahwa pesawat tak berawak Korea Selatan memasuki wilayah udaranya pada September tahun lalu dan sekali lagi pada 4 Januari.

Menurut penyelidikan, kata Chung, insiden pertama terjadi pada 27 September 2025, di Kabupaten Ganghwa, Incheon, dan dua penerbangan lagi terjadi pada 16 dan 22 November, dengan peluncuran keempat pada 4 Januari tahun ini.

Dari empat pesawat tak berawak tersebut, dua — yang dikirim pada September 2025 dan Januari — jatuh di wilayah Korea Utara. Temuan ini sesuai dengan insiden yang sebelumnya diungkapkan oleh Pyongyang, kata menteri tersebut.

Investigasi gabungan telah diperluas untuk memeriksa kemungkinan keterlibatan pejabat pemerintah Korea Selatan. Pada 10 Februari, para penyelidik menggeledah Badan Intelijen Nasional dan Komando Intelijen Pertahanan.

"Hasil penggeledahan badan militer dan intelijen, serta detail lengkap insiden pesawat tak berawak, akan diungkapkan kepada publik setelah investigasi selesai," kata menteri tersebut

Diketahui, insiden drone tersebut telah mempersulit upaya Pemerintahan Presiden Lee Jae Myung untuk menghidupkan kembali dialog yang telah lama terhenti dengan Pyongyang, yang sejauh ini tetap tidak responsif.