Ketika Indonesia Berhenti Impor
Indonesia membuka 2026 dengan catatan prestasi yang bisa dibilang luar biasa. Produksi beras melonjak. Impor berhenti. Surplus pangan alias swasembada. Capaian ini mengingatkan kembali era swasembada beras 1984. Saat itu Indonesia memiliki cadangan beras 2 juta ton dan mendapat pengakuan dunia. Tahun 1985, Presiden Soeharto bahkan menerima penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma.
Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras nasional sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton, naik 13,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bukan sekedar angka statistik. Ini mencerminkan perubahan arah kebijakan pangan yang selama ini penuh kecemasan.
Sekretariat Kabinet dilamannya menyebut produksi beras 2025 berada di angka 34,71 juta ton. Dengan konsumsi nasional sekitar 31,19 juta ton, Indonesia mencatat surplus 3,52 juta ton dan tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2025. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ketergantungan pada pasar luar negeri diputus secara sadar.
Stok Cadangan Beras Pemerintah di Perum Bulog pada akhir 2025 tercatat 3,2–3,24 juta ton. Di pertengahan tahun, stok bahkan sempat menyentuh 4–4,2 juta ton. Ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pangan nasional.
Di titik inilah arah kebijakan mulai berubah dari bertahan menjadi percaya diri. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia hampir dipastikan dapat mengekspor beras pada 2026. Syaratnya satu. Serapan Bulog aman untuk kebutuhan dalam negeri minimal tiga bulan ke depan.
Rencana ekspor ini bukan urusan dagang semata. Ia menandai perubahan posisi Indonesia di pasar beras dunia. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai pembeli besar. Kini, saat impor dihentikan, dampaknya justru terasa di luar negeri.
Amran mengatakan kebijakan tidak impor beras dari Indonesia ikut menekan harga beras global. Harga beras dunia, menurutnya, turun dari sekitar 650 dolar AS per metrik ton menjadi 340 dolar AS, atau anjlok sekitar 44 persen. Menurut Amran, pasokan dari negara-negara eksportir menumpuk karena Indonesia tidak lagi menyerapnya.
Di dalam negeri, surplus ini tidak dibayar dengan pengorbanan petani. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Data Panel Harga Pangan menunjukkan sepanjang 2025 harga gabah nasional tidak pernah jatuh di bawah batas tersebut.
Dampaknya tercermin jelas pada kesejahteraan. Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2025 mencapai 125,35, tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Ini bukan angka kosmetik. Ia menunjukkan daya beli petani benar-benar naik.
Sektor pertanian juga menunjukkan wajah baru. Nilai ekspor pertanian nasional sepanjang Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,7 triliun, tumbuh 33,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertanian tidak lagi sekadar sektor penyelamat, tetapi mulai berperan sebagai penggerak ekonomi.
Swasembada beras 2025 ini rekor. Sejarah mencatat Indonesia pernah mencapai swasembada, lalu tergelincir karena kebijakan yang berubah saat tekanan datang. Surplus tahun ini lahir dari kombinasi harga yang dijaga, serapan Bulog yang disiplin, dan produksi petani yang meningkat.
Presiden Prabowo Subianto mulai memperluas agenda ini ke komoditas lain. Jagung menjadi target berikutnya. Jika swasembada jagung tercapai, biaya pakan ternak akan turun dan stabilitas pangan semakin luas. Tapi semua itu hanya mungkin jika konsistensi kebijakan dijaga.
Di ujung cerita ini, pertanyaannya sederhana. Apakah swasembada pangan ini akan dijaga saat krisis datang? Atau justru runtuh ketika impor kembali dianggap jalan pintas?
Surplus beras memberi Indonesia ruang bernapas. Keberanian mempertahankannya akan menentukan apakah swasembada ini sejarah, atau sekadar jeda singkat sebelum kesalahan lama terulang. Dan poin utama adalah apakah petani sejahtera? Apakah swasembada meningkatkan perekonomian dan taraf hidup petani?