Anggota DPR dari Fraksi NasDem Sesalkan Pemerintah 'Vote No' untuk R2P dan Pencegahan Genosida di Sidang PBB

JAKARTA - Anggota komisi III DPR RI Taufik Basari menyesalkan sikap Indonesia yang memberikan suara 'No' tentang tanggung jawab untuk melindungi dan mencegah genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Sidang Umum PBB, Selasa, 18 Mei.

Menurut politikus Nasdem itu, sikap yang diambil pemerintah RI menunjukkan kurangnya komitmen Indonesia untuk menghapuskan praktik kejahatan kemanusiaan dan genosida.

"Sangat menyayangkan sikap pemerintah untuk resolusi PBB ini. Indonesia yang harusnya secara konsisten dan penuh mendukung penghapusan praktik kejahatan kemanusiaan dan genosida, malah memilih untuk 'Vote No' bersama dengan 14 negara lainnya," ujar Taufik pada wartawan, Jumat, 21 Mei.

Padahal, kata mantan Direktur Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini, Indonesia menjadi salah satu lokomotif gerakan global menentang kolonialisme di masa lampau.

"Kini dinamika dan tantangan telah berubah, di mana bentuk penindasan hadir, salah satunya, dalam wujud kejahatan terhadap kemanusiaan. ‘Vote No’ di Resolusi R2P ini adalah kesempatan yang terlewatkan bagi Indonesia untuk menjadi yang terdepan menyuarakan penolakannya terhadap kejahatan kemanusiaan," katanya.

Baca juga:

Lebih lanjut, legislator dapil Lampung itu menjelaskan, R2P adalah prinsip dalam hukum internasional yang memungkinkan PBB dan negara anggotanya dapat merespons kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, pembersihan etnis, maupun genosida, dan mendukung PBB untuk mengembangkan deteksi dini mencegah meluasnya kejahatan-kejahatan tersebut.

Ditataran global, kata Taufik, R2P adalah cerminan tanggung jawab kolektif komunitas internasional untuk menggunakan sumber daya diplomatik dan humanitariannya agar dapat menghindari memburuknya krisis kemanusiaan, selaras dengan Piagam PBB.

Dia menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, R2P juga senafas dengan Mukadimah UUD 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk aktif menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

"Voting ‘Yes’ di Resolusi R2P ini akan semakin mengukuhkan komitmen politik Indonesia pada penghormatan HAM dan promosi perdamaian dunia sebagai fondasi masyarakat internasional yang adil dan sejahtera," jelas Taufik.

Meski juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan bahwa sikap RI dalam resolusi ini tidak menentang isu atau konsep R2P-nya tetapi hanya persoalan teknis terkait agenda. Taufik justru menilai dalih prosedural itu hendaknya tidak menghalangi sikap RI jika memang sungguh-sungguh mendukung substansi R2P.

Menurutnya, hal ini malah akan menyulitkan ketika Indonesia ingin melakukan diplomasi perdamaian seperti berperan aktif dalam persoalan Palestina dan Israel. Langkah tersebut, kata dia, justru malah mengikis legitimasi moral maupun standing kepemimpinan Indonesia di arena global untuk memperjuangkan agenda hak asasi manusia dan perdamaian dunia.

"Indonesia harus menunjukkan komitmennya secara terang dan serius terhadap penegakan dan perlindungan HAM, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dapat tercermin dalam politik diplomasinya," pungkas Taufik.

Untuk diketahui, ada 115 negara yang memvoting 'Yes' untuk resolusi PBB ini, sementara 15 negara lainnya memilih 'vote no'. Adapun 15 negara yang memilih 'No' adalah Korea Utara, Kyrgyztan, Nicaragua, Zimbabwe, Venezuela, Indonesia, Burundi, Belarus, Eritrea, Bolivia, Rusia, China, Mesir, Kuba, dan Suriah.

Tag: dpr internasional politik palestina konflik israel palestina

Terkait :

DPR Sepakati Lasarus Jadi Ketua Komisi V

Puan Maharani Resmi Jadi Ketua DPR Lagi

Rapat Paripurna Pengesahan RUU Kementerian Negara dan RUU TNI-Polri Jadi Inisiatif DPR, Puan Maharani Tak Hadir

Ketua Fraksi PKS DPR Kecam Aksi Warga Israel yang Injak-Injak Bantuan untuk Palestina

Mendalami Resolusi R2P yang Pembahasannya "Ditolak" Indonesia: Bisakah Digunakan untuk Menekan Israel?

Bantah Tolak Resolusi Genosida PBB, Ini Penjelasan Kementerian Luar Negeri