Bukan Cuma Pemudik, Harusnya Tes COVID-19 juga Dilakukan ke Orang yang Berwisata
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi lonjakan kasus pasca Idulfitri.
Pasalnya, meski ada kebijakan larangan mudik, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat jumlah pemudik selama Lebaran 2021 masih sebanyak 1,5 juta orang.
"Larangan mudik yang diberlakukan pemerintah tidak berjalan efektif. Jutaan orang tetap mudik menjelang lebaran kemarin. Apalagi dari tes acak yang dilakukan terhadap pemudik, ditemukan kasus positif dalam proporsi signifikan," ujar Netty kepada wartawan, Rabu, 19 Mei.
Selain mudik, kata Netty, potensi lonjakan kasus COVID-19 juga dikuatkan dengan fakta membludaknya pengunjung di sejumlah tempat wisata saat libur lebaran. Menurutnya, pembatasan kapasitas tidak mampu menahan antusias masyarakat untuk berwisata.
"Petugas juga sampai kewalahan dan tidak sanggup menjaga penerapan prokes, sehingga yang terjadi adalah kerumunan yang lebih parah dari mudik. Ini harus menjadi catatan bagi pemerintah untuk menyiapkan skenario terburuk," tegas wakil ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Baca juga:
- Jawab Rizieq Shihab, Epidemiolog Sebut Semua Kerumunan Berpotensi Terjadi Penularan
- Pengacara Rizieq Shihab Paparkan Alasan Hadirkan 3 Ahli
- Cepat Menyebar dan Aktif Bermutasi, Inggris Sebut Varian COVID-19 India Jadi Perhatian
- DPR Minta Dewan Pengawas Menindaklanjuti Arahan Presiden soal 75 Pegawai KPK
Karenanya, menurut Netty, pemerintah perlu meningkatkan pelaksanaan tes COVID-19. Khususnya kepada masyarakat yang kembali ke kota usai mudik dan yang pergi berwisata.
"Tingkatkan tes COVID-19 kepada mereka yang kembali dari mudik dan berwisata secara teliti. Bagi mereka yang terbukti positif harus diberlakukan isolasi dan diawasi secara ketat," jelas Netty.
"Seharusnya pelacakan tidak hanya kepada mereka yang mudik, tapi juga bagi mereka yang terbukti berwisata ke tempat-tempat yang over kapasitas" katanya menambahkan.
Selain itu, kata Netty, pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur dan SDM kesehatan dengan skenario terburuk agar Indonesia tidak berakhir seperti kasus 'tsunami' COVID-19 di India.
"Misalnya saja soal sistem dan fasilitas kesehatan kita, siap atau tidak? Tempat-tempat tidur dan ruang ICU di RS harus ditambah agar kita lebih siap jika terjadi lonjakan kasus. Jangan sampai kita seperti India yang kasusnya melonjak usai perayaan hari keagamaan," katanya.