Menteri Pertahanan China Desak Persatuan yang Lebih Kuat untuk Menghindari 'Hukum Rimba'

JAKARTA - Menteri Pertahanan China Laksamana Dong Jun memuji upaya Beijing untuk merombak tata kelola global, memperingatkan pada Hari Kamis tentang dunia yang semakin terpecah belah yang "didefinisikan oleh hukum rimba", seraya mengatakan militer negaranya yang kuat akan menjadi kekuatan perdamaian.

Pernyataan tersebut muncul di tengah ketegangan yang memanas antara China dan Amerika Serikat beserta sekutu dan mitranya terkait titik-titik panas di Asia Timur, termasuk Taiwan dan Laut Cina Selatan, serta persaingan ekonomi yang lebih luas di bawah Presiden Donald Trump.

Saat membuka Forum Xiangshan Beijing tentang keamanan secara resmi, Dong Jun mengatakan dunia berada di persimpangan jalan yang dibayangi oleh pemikiran Perang Dingin, hegemoni dan proteksionisme, harus memilih dialog daripada konfrontasi.

"Intervensi militer eksternal, mencari wilayah pengaruh, dan memaksa pihak lain untuk memihak akan membawa komunitas internasional ke dalam kekacauan," jelas Laksamana Dong, melansir Reuters 18 September.

Pernyataannya menyindir Amerika Serikat secara terselubung dan tampak lebih agresif daripada pidatonya di forum tahun lalu, terutama terkait topik-topik seperti ketegangan atas Taiwan yang diperintah secara demokratis.

"Obsesi terhadap superioritas absolut dalam kekuatan militer dan pendekatan 'yang kuat adalah yang benar' akan mengarah pada dunia yang terpecah belah yang didefinisikan oleh aturan rimba dan kekacauan," jelasnya.

Militer Tiongkok yang kuat akan menjadi kekuatan perdamaian, tambahnya.

Pernyataan Menhan Dong menyusul pidato-pidato Presiden Xi Jinping baru-baru ini yang menentang "hegemonisme dan politik kekuasaan" dan parade militer besar bulan ini di Beijing yang memamerkan sejumlah senjata baru.

Sembari mengatakan Tiongkok terbuka untuk melakukan bagiannya dalam menegakkan tatanan internasional, Laksamana Dong menambahkan, Tentara Pembebasan Rakyat tidak akan pernah membiarkan upaya "separatis" Taiwan berhasil.

"Pengembalian Taiwan ke China merupakan bagian integral dari tatanan internasional pascaperang," ujarnya, seraya menambahkan bahwa Beijing siap "untuk menggagalkan campur tangan militer eksternal setiap saat".

Diketahui, Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk merebutnya.

Sedangkan Presiden Taiwan Lai Ching-te dan pemerintahannya sangat menentang klaim kedaulatan Tiongkok, mengatakan rakyat pulau itu sendirilah yang menentukan masa depan mereka.

Forum yang dihadiri sekitar 1.800 pejabat, personel militer, dan cendekiawan dari 100 negara itu digelar setelah serangkaian diplomasi antara Washington dan Beijing menjelang kemungkinan pertemuan puncak para pemimpin mereka di akhir tahun.

Laksamana Dong berbicara dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth melalui telepon minggu lalu dalam pertukaran langsung pertama mereka, sementara Presiden Xi dan Presiden Trump diperkirakan akan berbicara melalui telepon pada Hari Jumat.