Kesejahteraan Tak Sekadar Statistik, Pemda Dituntut Mampu Mengidentifikasi Penyebab Kemiskinan
JAKARTA – Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah, meminta agar pemerintah daerah mampu mengidentifikasi penyebab kemiskinan di daerah masing-masing sehingga program bantuan sosial yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran dan efektif.
“Kan sudah rahasia umum kalau selama ini bansos pemerintah banyak disalahgunakan untuk pencitraan pejabat di daerah atau diberikan kepada kalangan yang dekat dengan kepala daerah. Itu salah satu sebab bansos tidak tepat sasaran dan berdampak pada kelompok rentan,” ujarnya, Minggu 14 September 2025.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan kepada kepala daerah untuk memberikan bantuan tepat sasaran. Hal ini diperlukan untuk memberikan efektivitas program bansos dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya pemda mengidentifikasi penyebab kemiskinan untuk kemudian ditangani secara tepat. Sebab, penanganan kemiskinan perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik di daerah.
Menurut Tantan, arahan yang diberikan mendagri agar masing-masing pemda serius mengidentifikasi kemiskinan merupakan upaya untuk mengurai persoalan kesejahteraan sosial yang belakangan menjelma menjadi demonstrasi, bahkan berkembang menjadi aksi kerusuhan di sejumlah daerah.
Baca juga:
“Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat sedang mudah tersulut. Pertanyaannya, mengapa masyarakat mudah disulut? Karena mereka tidak memiliki pendapatan yang bisa dijadikan andalan untuk menyejahterakan kehidupan,” ungkapnya.
Dia menyatakan, pemerintah dalam hal ini mendagri sadar bahwa persoalan kesejahteraan sosial di daerah tidak semata bisa dipahami melalui angka statistik.
Namun, perlu pendekatan kualitatif yang disertai dengan pemahaman mengenai kelompok rentan di setiap daerah, yang mungkin saja berbeda di setiap wilayah. Karena itu, kepekaan kepala daerah dan jajaran pemda sangat diperlukan dalam melihat realitas sosial masyarakat rentan.
Selain itu, selama ini kelompok rentan sering kali hanya ditinjau sebatas pada seberapa besar tingkat konsumsi dan daya beli, tetapi luput memahami masalah struktural yang membuatnya semakin terpuruk. Hal ini penting dipahami pemda, agar program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos lainnya tak semata diformulasi dalam bentuk bantuan tunai.
Tapi, bila pemerintah pusat menuntut pemda mengidentifikasi penyebab kemiskinan di daerah masing-masing untuk ditangani secara tepat, harus disertai dengan keluarnya aturan turunan bersifat teknis. Contohnya, terkait metodologi data yang dihimpun dan bagaimana skema pemberian bantuan kepada kelompok rentan.
"Termasuk besaran dan daya jangkau itu harus dievaluasi secara lebih detail. Hal ini hanya bisa dilakuan oleh pemda,” kata Tantan.