Pemprov Kaltara Raih Opini WTP Ke-11 dari BPK
TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan yang ke-11 kalinya ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2024.
Penyerahan LHP BPK-RI atas LKPD Pemprov Kaltara ini dilaksanakan pada Rapat Paripurna Tahun 2025, di Ruang Sidang Lemlai Suri DPRD Provinsi Kaltara, Senin, 2 Juni.
LHP BPK RI diserahkan Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, kepada Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, bersama Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie.
Gubernur Zainal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
"Laporan ini cermin transparansi dan akuntabilitas kita bersama. Ini adalah cermin bagaimana setiap rupiah anggaran dikelola untuk kesejahteraan rakyat," kata Gubernur Zainal.
"Melalui penyerahan laporan ini menjadi upaya dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik," sambung dia.
Gubernur juga mengapresiasi BPK RI atas kerja keras dan profesionalismenya dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap LKPD 2024. Selain itu, Zainal juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltara untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK.
"Temuan BPK menjadi masukan berharga bagi kami untuk terus berbenah. Kami siap menindaklanjuti dengan langkah – langkah konkret agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik," tegasnya.
Gubernur juga menjelaskan opini yang diperoleh bukanlah tujuan akhir dari pelaksanaan pemerintahan, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, meningkatkan kapasitas SDM dan membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
"Sinergi kuat, niat baik, Kaltara maju, rakyat pun senang, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pembangunan daerah yang transparan dan berpihak pada rakyat," ujarnya.