Bahlil Minta Pembangkit Panas Bumi 40 MW Dibangun di Maluku, Hadirkan Energi Bersih

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memerintahkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berkapasitas 40 megawatt (MW) di Provinsi Maluku.

Langkah tersebut sebagai upaya untuk menghadirkan akses energi bersih cukup, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia.

"Dalam implementasinya, PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh negara dalam melakukan penugasan-penugasan agar semua masyarakat bisa mendapatkan listrik," ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 April.

Bahlil menilai, Provinsi Maluku memiliki potensi panas bumi sebesar 40 MW. Dia menegaskan, proyek PLTP tersebut telah dimasukkan ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2025-2034. 

Dengan demikian, masyarakat setempat tidak lagi bergantung pada solar serta batubara dan beralih ke energi bersih. Bahlil menyebut, nantinya pembangkit yang sudah tua akan langsung digantikan dengan energi baru terbarukan (EBT).

Saat ini, sistem kelistrikan di Provinsi Maluku masih sangat bergantung pada pembangkit berbasis energi fosil. Berdasarkan data 2024, total kapasitas pembangkit listrik di wilayah ini mencapai 409 MW. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 99 persen atau 406 MW masih berasal dari sumber fosil, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) serta kombinasi pembangkit berbahan bakar gas dan uap (PLTG, PLTGU dan PLTMG).

PLTD menjadi penyumbang kapasitas terbesar dengan 249 MW atau sekitar 61 persen dari total kapasitas, disusul pembangkit berbasis gas dan uap yang menghasilkan 157 MW atau 38 persen. 

Sementara itu, kontribusi energi baru terbarukan masih sangat terbatas, hanya sekitar 3 MW atau kurang dari 1 persen, terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 3 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau Mikrohidro sebesar 0,1 MW.

Dengan masuknya proyek PLTP ke dalam RUPTL PT PLN, kata Bahlil, pemerintah ingin menggenjot pemanfaatan energi baru dan terbarukan di wilayah Maluku secara signifikan serta mengurangi dominasi energi fosil yang selama ini mendominasi sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

"Saya sudah masukkan dalam RUPTL (PLN), supaya apa? Tidak lagi tergantung pada solar. Tidak lagi tergantung pada batubara. Jadi, begitu ada mesin-mesin pembangkit yang sudah tua, diesel, langsung diganti pada EBT sebagai bentuk dari concern pemerintah untuk menyediakan EBT sebagai konsensus internasional," ucap dia.

Adapun proyek PLTP di Provinsi Maluku yang dimaksud mencakup PLTP Wapsalit 20 MW di Pulau Buru dan PLTP Tulehu 2x10 MW di Pulau Ambon. PLTP Wapsalit 20 MW saat ini masih dalam tahap eksplorasi oleh pengembang swasta dan ditargetkan mulai operasi secara komersial atau commercial operation date (COD) pada 2028. 

Sementara itu, PLTP Tulehu 2x10 MW kini tengah dalam tahap pengadaan oleh PLN dan ditargetkan COD pada 2031.

Selain itu, terdapat potensi panas bumi di Banda Baru yang dapat dikembangkan menjadi PLTP 25 MW sesuai dengan hasil survei oleh badan geologi dan akan ditawarkan dalam market sounding oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM pada bulan ini.