JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan jika pemerintah mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan menggencarkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil dalam keterangan kepada media, Rabu, 22 Oktober.
Sepanjang tahun 2025, Kementerian ESDM sudah melakukan peresmian proyek-proyek pembangkit listrik sebanyak dua kali oleh Presiden Prabowo.
Pertama pada tanggal 20 Januari 2025, Presiden Prabowo dan Bahlil meresmikan sebanyak 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 GW. Dari total kapasitas pembangkit tersebut, sebanyak 89 persen merupakan pembangkit berbasis EBT.
Kemudian pada 26 Juni 2025, 55 pembangkit listrik diresmikan, dengan rincian 8 PLT Panas Bumi dan sisanya adalah PLTS yang tersebar di 15 provinsi. Total kapasitas pembangkit yang diresmikan tersebut sebesar 379,7 megawatt (MW).
"Pemerintah pun terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat desa dalam memperluas akses energi bersih," beber Bahlil.
Di beberapa daerah pedesaan, lanjut dia, pembangunan PLTS komunal kini telah mengubah wajah perekonomian lokal, menurunkan biaya energi, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
SEE ALSO:
-
| EKONOMI
Program Pasang Baru Listrik Jangkau 135.482 Rumah Tangga Hingga September 2025
22 Oktober 2025, 15:25
“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan Ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” sambung Bahlil.
Bahlil juga menyebut, pada tahun 2030 target bauran EBT nasional telah direvisi menjadi sebesar 19–23 persen. Target ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan langkah nyata untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
"Upaya ini tidak hanya bertujuan menekan emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global dan fluktuasi pasar energi dunia," tandas Bahlil.
