Dua Wilayah Rusia Blokir Telegram karena Kekhawatiran Keamanan
JAKARTA – Otoritas di dua wilayah Rusia telah memblokir aplikasi perpesanan Telegram karena kekhawatiran bahwa aplikasi tersebut dapat digunakan oleh musuh negara. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Pengembangan Digital Dagestan, Yuri Gamzatov, yang dikutip oleh kantor berita pemerintah TASS pada Sabtu 8 Maret.
Wilayah yang terkena dampak pemblokiran ini adalah Dagestan dan Chechnya, dua daerah mayoritas Muslim di Rusia selatan. Menurut badan intelijen setempat, aktivitas militan Islam di wilayah tersebut mengalami peningkatan belakangan ini.
“Telegram sering digunakan oleh musuh, contohnya adalah kerusuhan di Bandara Makhachkala,” kata Gamzatov. Ia merujuk pada insiden anti-Israel yang terjadi di Dagestan pada Oktober 2023, ketika ratusan pengunjuk rasa menyerbu bandara untuk menyerang penumpang yang tiba dari Israel. Tidak ada korban luka dalam insiden tersebut, namun beberapa orang telah diproses hukum oleh otoritas setempat.
Penyebaran informasi terkait kedatangan pesawat Israel itu terjadi melalui saluran Telegram lokal, di mana seruan untuk melakukan kekerasan antisemitisme juga diposting. Telegram mengutuk insiden tersebut dan mengumumkan akan memblokir saluran yang terlibat.
Baca juga:
Hingga saat ini, pihak Telegram belum memberikan komentar terkait pemblokiran di Rusia.
Telegram, yang berbasis di Dubai dan didirikan oleh Pavel Durov asal Rusia. Aplikasi , memiliki hampir 1 miliar pengguna dan digunakan secara luas di Rusia, Ukraina, serta negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Sebelumnya, Moskow pernah mencoba memblokir Telegram pada 2018, namun upaya tersebut gagal. Pemerintah Rusia juga pernah menuntut Telegram untuk menyerahkan data pengguna, namun permintaan itu ditolak.
Selain itu, Durov saat ini tengah diselidiki secara resmi di Prancis dalam kasus terkait kejahatan terorganisir yang menggunakan Telegram sebagai platform komunikasi.
Menurut Gamzatov, pemblokiran Telegram bisa dicabut di masa depan, tetapi untuk sementara waktu, ia mendorong masyarakat beralih ke aplikasi perpesanan lain.