Presiden Trump Dikabarkan akan Hentikan Hubungan AS dengan Dewan HAM PBB dan Pendanaan UNRWA

JAKARTA - Presiden Donald Trump diperkirakan akan menghentikan hubungan Amerika Serikat dengan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan melanjutkan penghentian pendanaan bagi badan bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA), kata seorang pejabat Gedung Putih.

Langkah tersebut bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, yang telah lama mengkritik UNRWA, menuduh badan tersebut melakukan hasutan anti-Israel dan stafnya "terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel," dikutip dari Reuters 4 Februari.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNRWA tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sementara itu, kelompok kerja Dewan Hak Asasi Manusia akan meninjau catatan hak asasi manusia AS pada Bulan Agustus, sebuah proses yang dialami semua negara setiap beberapa tahun.

Meskipun dewan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum, perdebatannya memiliki bobot politik dan kritik dapat meningkatkan tekanan global pada pemerintah untuk mengubah arah.

Terpisah, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, pada Hari Senin memuji langkah-langkah yang diperkirakan akan diambil Presiden Trump, menuduh Dewan Hak Asasi Manusia "secara agresif mempromosikan anti-Semitisme yang ekstrem."

"Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan telah berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan oleh Hamas dengan kedok badan kemanusiaan," katanya.

Sementara itu, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan minggu lalu, badan tersebut telah menjadi sasaran "kampanye disinformasi yang ganas" untuk "menggambarkan badan tersebut sebagai organisasi teroris."

Diketahui, selama masa jabatan pertamanya dari tahun 2017-2021, Trump juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA, mempertanyakan nilainya, mengatakan Palestina perlu setuju untuk memperbarui perundingan damai dengan Israel, menyerukan reformasi yang tidak ditentukan.

Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 negara di tengah masa jabatan tahun ketiga karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.

Negeri Paman Sam sendiri saat ini bukan anggota badan yang berpusat di Jenewa tersebut. Di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, AS terpilih kembali dan menjabat untuk periode 2022-2024.

Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada tanggal 20 Januari, Trump telah memerintahkan agar AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia dan dari perjanjian iklim Paris - juga langkah-langkah yang diambilnya selama masa jabatan pertamanya.

AS adalah donor terbesar UNRWA, sekitar 300 juta-400 juta dolar AS per tahun. Presiden Joe Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 di Israel oleh militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza.

Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi untuk UNRWA setidaknya hingga Maret 2025. UNRWA menyediakan layanan bantuan, kesehatan, dan pendidikan bagi jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon dan Yordania.

PBB mengatakan sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 dan telah dipecat. Seorang komandan Hamas di Lebanon - yang dibunuh pada Bulan September oleh Israel - juga ditemukan memiliki pekerjaan di UNRWA. PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dibuat dan berulang kali meminta bukti kepada Israel, yang menurutnya belum diberikan.

Larangan Israel mulai berlaku pada tanggal 30 Januari yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel. UNRWA mengatakan operasi di Gaza dan Tepi Barat juga akan terganggu.

Sejak tanggal 30 Januari, Israel remi melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel, sesuai dengan undang-undang yang disahkan Oktober tahun lalu oleh Knesset (Parlemen Israel).

UNRWA pada gilirannya memperingatkan, ketentuan tersebut akan berdampak pada operasi mereka di Jalur Gaza dan Tepi Barat.