Luhut Ungkap Implementasi Simbara Dorong Penerimaan Negara hingga 40 Persen
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Indonesia telah membuat Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara) sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.
Menurutnya sistem tersebut dapat memantau secara transparan dan terintegrasi seluruh aktivitas sektor mineral dan batubara termasuk jumlah produksi, kualitas, ekspor, hingga kepatuhan terhadap pembayaran royalti dan pajak.
"Simbara sekarang semua mineral kita masukkan di sana. Itu sehingga orang tidak bisa misalnya tadi Pak Tommy punya KP Batubara, kita tahu jumlahnya berapa, produksinya berapa, kalorinya berapa, dia mau ekspor berapa, dia sudah bayar royalty belum? Sudah bayar pajak belum? Ada utang di pemerintah belum? Once itu terjadi, otomatis blocking," ujarnya dalam acara menavigasi ekonomi global, strategi untuk 2025, Rabu, 15 Januari.
Luhut menyampaikan implementasi Simbara dapat meningkatkan pendapatan negara sekitar 30 persen hingga 40 persen.
"Itu sekarang sudah jalan dan itu menaikkan penerimaan negara, 30 persen-40 persen," tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah telah memperkuat ekosistem Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) dengan menambahkan komoditas nikel dan timah didalamnya.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan penambahan komoditas nikel dan timah dalam SIMBARA karena memiliki nilai ekonomi yang besar bagi Indonesia, setelah batu bara.
"Hari ini kita perluas untuk nikel dan timah, yang perannya makin strategis dukung ekonomi domestik dan global," jelasnya dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA, Senin, 22 Juli.
Isa menyampaikan Indonesia adalah salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia. Adapun cadangan nikel di Indonesia mencapai sekitar 21 juta ton atau sekitar 24 persen dari total cadangan dunia. Sementara cadangan timah kedua menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah mencapai 800 ribu ton atau 23 persen dari total cadangan dunia.
Baca juga:
Oleh sebab itu, Isa menyampaikan melalui Simbara diharapkan tata kelola nikel dan timah semakin kuat untuk memberikan pelayanan dan tata kelola komoditas, mulai dari sisi pencegahan penambangan ilegal, memperkuat tambahan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga memaksa perusahaan membayar piutang mereka.
"Secara khusus, acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen instansi-instansi pemerintah untuk terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam menyelenggarakan pelayanan untuk pengusahaan nikel dan timah di Indonesia," ucap Isa.
Selain itu, Isa menyampaikan diharapkan dapat, meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha nikel dan timah untuk mengenali dan menjalankan proses bisnis, sistem, dan tata kelola baru yang lebih transparan, akuntabel, dan fair.