Prabowo Terbang ke Arab Saudi Akhir Januari, Lobi Tambahan Kuota Haji 2025
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan terbang ke Arab Saudi pada akhir Januari 2025 untuk melobi penambahan kuota haji Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi panjangnya daftar tunggu calon jemaah haji, yang kini menyentuh angka lebih dari 5 juta orang.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengungkapkan, Presiden Prabowo akan menemui otoritas Arab Saudi, termasuk Raja Salman, untuk membahas potensi tambahan kuota haji.
"Insyaallah beliau akhir Januari akan melakukan perjalanan. Kami berharap beliau bertemu Raja Salman agar kuota haji Indonesia bisa ditambah," ujar Marwan usai bertemu Presiden di Istana Negara, Selasa 7 Januari.
Pada 2025, Indonesia dijadwalkan menerima kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Kuota tersebut terdiri dari 201.000 untuk jemaah reguler, 17.680 untuk jemaah khusus, 1.572 untuk petugas haji daerah, dan 685 untuk pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Namun, angka ini dinilai belum cukup untuk mengatasi lamanya antrean haji, terutama bagi calon jemaah lanjut usia (lansia) yang kondisi kesehatannya kerap menjadi kekhawatiran.
"Kuota ini masih butuh tambahan untuk mengurai lamanya daftar tunggu. Apalagi banyak calon jemaah yang sudah lansia dan harus segera diberangkatkan," jelas Marwan.
Komisi VIII DPR berharap lobi yang dilakukan Prabowo kepada otoritas Arab Saudi dapat menghasilkan tambahan kuota haji antara 5.000 hingga 10.000 orang. Tambahan ini dianggap penting untuk mempercepat keberangkatan calon jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun.
Selain bergantung pada lobi presiden, DPR juga mempertimbangkan langkah lain, termasuk kemungkinan merevisi Undang-Undang Haji agar lebih fleksibel dalam pengelolaan kuota. Salah satu opsinya adalah bekerja sama dengan negara-negara yang tidak menggunakan seluruh kuota hajinya.
Baca juga:
"Kami juga akan menjajaki kemungkinan kerja sama dengan negara-negara sahabat yang kuota hajinya tidak terpakai, sehingga kita bisa memberangkatkan lebih banyak calon jemaah," tambah Marwan.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dan DPR untuk memperjuangkan kebutuhan jemaah haji Indonesia, terutama di tengah panjangnya daftar tunggu yang menjadi perhatian utama masyarakat.