Filipina Kerahkan Militer dan Penjaga Pantai ke ZEE Pantau Kapal China
JAKARTA - Filipina mengerahkan kekuatan udara dan laut milik militer serta penjaga pantai ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk memantau kapal penjaga pantai terbesar China yang disebut sebagai tindakan "intimidasi, pemaksaan, dan agresi" China.
Menurut penjaga pantai Filipina, kapal sepanjang 165 m (541 kaki) 5901, yang disebut oleh Filipina sebagai "monster", berada 65 hingga 70 mil laut di lepas pantai Provinsi Zambales, Laut China Selatan pada Hari Minggu.
"Semua aset kami diarahkan ke kapal monster ini. Saat kapal itu (melakukan) tindakan provokatif apa pun, kapal itu akan ditanggapi dengan respons yang tepat," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Jonathan Malaya Hari Senin, melansir Reuters 6 Januari.
Menurut video yang dibagikan oleh penjaga pantai Filipina, mereka memerintahkan kapal Tiongkok untuk meninggalkan daerah itu, dengan peringatan mereka tidak memiliki wewenang untuk beroperasi di sana.
Dalam tanggapannya melalui radio, kapal Tiongkok itu mengatakan mereka sedang melakukan tugas penegakan hukum di perairan yurisdiksinya.
"Ini adalah bagian dari intimidasi, pemaksaan, agresi, dan penipuan Tiongkok. Mereka memamerkan kapal mereka untuk mengintimidasi nelayan kita," kata Malaya, seraya menambahkan kehadiran maritim Filipina akan ditingkatkan untuk mendukung para nelayan.
Sementara itu, Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Diketahui, hubungan antara Tiongkok dan Filipina telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertengkaran yang sering terjadi saat Manila, di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr., menolak apa yang dianggapnya sebagai agresi oleh Beijing. Tiongkok menuduh Filipina melakukan pelanggaran berulang di perairannya.
Baca juga:
Negeri Tirai Bambu mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, jalur utama perdagangan tahunan senilai 3 triliun dolar AS setiap tahun, sebagai wilayahnya sendiri, dengan kehadiran penjaga pantai yang besar di dalam dan sekitar ZEE negara tetangga Vietnam, Filipina dan Malaysia.
Beijing menolak putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Tetap yang berpusat di Den Haag yang mengatakan klaim maritim yang luas itu tidak memiliki dasar hukum.