Pemimpin Partai Berkuasa Korsel Dukung Pemakzulan Presiden Yoon, Minta Anggotanya Ikut Berikan Suara

JAKARTA - Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa Han Dong-hoon pada Hari Kamis menyatakan dukungannya untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol terkait pengumuman darurat militer pekan lalu, meminta anggotanya berpartisipasi dalam pemungutan suara pemakzulan berikutnya.

Han mengatakan, melengserkannya adalah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk memulihkan stabilitas politik dalam menghadapi presiden yang suka menentang.

Ia juga mengatakan pidato Presiden Yoon yang membela pengumuman darurat militer, merupakan pengakuan atas tuduuhan pengkhianatannya.

"Kami pikir pengunduran diri sukarela (Yoon) akan menjadi cara yang lebih cepat dan lebih dapat diprediksi daripada pemakzulan. Tetapi, telah dipastikan pilihan itu tidak lagi layak," kata Han pada konferensi pers di Majelis, melansir The Korea Times 12 Desember.

"Presiden harus segera diberhentikan sementara dari semua tugas, termasuk kewenangan hukum atas militer. Setelah memastikan ia tidak bersedia mengundurkan diri, ada kebutuhan untuk memberhentikannya sekarang. Kita harus mencegah agar kebingungan (politik dan sosial) tidak menyebar lebih jauh," lanjutnya.

Pernyataan Han disampaikan sebelum Majelis Nasional akan mengadakan pemungutan suara kedua untuk pemakzulan Presiden Yoon pada Hari Sabtu.

Diketahui, partai-partai oposisi mengajukan mosi pemakzulan baru terhadap Presiden Yoon, Kamis. Secara hukum, mosi pemakzulan harus diajukan untuk pemungutan suara antara 24 dan 72 jam setelah dilaporkan ke sesi pleno.

Han meminta semua anggota parlemen PPP untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara pemakzulan berikutnya dan melakukannya sesuai dengan "keyakinan dan hati nurani" mereka dan "demi bangsa dan rakyat," yang menyiratkan dorongannya bagi mereka untuk memberikan suara mendukung pemakzulan.

Perubahan sikap Han meningkatkan kemungkinan upaya pemakzulan berikutnya akan berhasil. Presiden Yoon selamat dari yang pertama pada 7 Desember, setelah mayoritas anggota parlemen PPP memboikot pemungutan suara. Hanya tiga anggota yang berbeda.

Mengingat blok oposisi memiliki 192 kursi di Majelis, jika delapan anggota parlemen PPP memutuskan untuk memberikan suara menentang presiden, mosi pemakzulan akan disahkan.

Tujuh anggota parlemen PPP termasuk tiga anggota awal yang memberikan suara pada 7 Desember — Cho Kyoung-tae, Ahn Cheol-soo, Kim Sang-wook, Kim Yea-ji, Kim Jae-sub, Jin Jong-oh dan Han Zee-a — sejauh ini secara terbuka mengatakan mereka akan memberikan suara mendukung pemakzulan.

Setidaknya 24 anggota parlemen PPP dilaporkan akan memberikan suara mereka kali ini, meskipun 17 lainnya tidak secara eksplisit mengatakan mereka akan memilih mendukung atau menentang pemakzulan.

Di sisi lain, seruan yang mendukung pemakzulan Yoon terus berkembang di internal partai penguasa, bahkan di luar parlemen.

Oh Se-hoon, wali kota Seoul dan salah satu pesaing terkuat untuk menjadi presiden berikutnya, bergabung dengan daftar petinggi PPP yang menerima ide tersebut, meskipun dengan berat hati. Setelah pemberlakuan darurat militer yang hanya berlangsung sebentar, Oh sebelumnya menyatakan keberatannya untuk memakzulkan Presiden Yoon.

"Ini adalah waktunya untuk membuat keputusan demi masa depan Korea." kata Oh dalam sebuah unggahan di media sosial.

"Apa yang telah terungkap sejauh ini sudah cukup untuk pemakzulan (Yoon) dan perlu dinilai oleh hukum," tandasnya.

Menurut survei yang dirilis pada Hari Kamis oleh lembaga survei Realmeter, 74,8 persen dari 507 responden mengatakan Yoon harus segera meninggalkan jabatannya, secara sukarela atau melalui pemakzulan.