Sekjen PBB: Tugas Kita Mendukung Para Pemimpin Suriah yang Berbeda Bersatu, Menjamin Transisi Lancar
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan ada tanda-tanda harapan di Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad oleh pasukan pemberontak selama akhir pekan.
Kelompok pemberontak Suriah melancarkan serangan di sejumlah wilayah negara itu pada akhir November, dengan puncaknya keberhasilan menguasai ibu kota Damaskus Hari Minggu lalu, membuat Pemerintahan Presiden Bashar al-Assad tumbang.
Itu setelah perang saudara selama 13 tahun terakhir. Suriah adalah salah satu negara polisi paling represif di Timur Tengah selama lima dekade pemerintahan keluarga Assad.
"Saat kita berbicara, kita menyaksikan pembentukan kembali Timur Tengah. Kita juga melihat beberapa tanda harapan, dan tanda-tanda harapan itu terutama datang dari berakhirnya kediktatoran Suriah," kata Sekjen Guterres saat berkunjung ke Afrika Selatan pada Hari Rabu, dikutip dari Reuters 12 Desember.
Sekjen Guterres menambahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa berkomitmen untuk transisi kekuasaan yang lancar di Suriah.
"Adalah tugas kita untuk melakukan segalanya untuk mendukung para pemimpin Suriah yang berbeda untuk memastikan bahwa mereka bersatu, mereka dapat menjamin transisi yang lancar, transisi yang inklusif di mana semua warga Suriah dapat merasa bahwa mereka termasuk," kata Sekjen Guterres kepada wartawan.
"Alternatif lain tidak masuk akal," tandasnya.
Sebelumnya, pemimpin pemberontak dan perdana menteri pemerintahan Suriah terguling menyepakati penyerahan kekuasaan, berkoordinasi untuk menjamin pelayanan bagi masyarakat.
Sebuah video yang dibagikan oleh para pemberontak pada Hari Senin memperlihatkan pemimpin kelompok pemberontak utama, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Abu Mohammad al-Jolani dan Perdana Menteri Salvation Government yang terkait dengan HTS, Mohammed al-Bashir, bertemu dengan Perdana Menteri Mohammad Ghazi al-Jalali yang akan lengser.
Para pemberontak mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk "mengkoordinasikan pengalihan kekuasaan dengan cara yang memastikan penyediaan layanan bagi rakyat kami di Suriah," dikutip dari CNN.
Sementara itu, PM Jalali mengatakan kepada TV Al Arabiya, ia telah setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada Salvation Government. Ia menyatakan penyerahan kekuasaan itu bisa memakan waktu beberapa hari.
Baca juga:
- Israel Menentang Resolusi Majelis Umum PBB, Duta Besar: Masa Depan Gaza Harus Tanpa UNRWA
- Indonesia Dorong Komunitas Internasional untuk Desak Israel Implementasikan Resolusi PBB
- PBB Adopsi Dua Resolusi, Dubes Palestina: Kami Butuh Gencatan Senjata dan UNRWA
- Majelis Umum PBB Desak Gencatan Senjata Segera di Gaza serta Dukung UNRWA, AS dan Israel Menentang
Diketahui, PBB menentang segala bentuk serangan terhadap Suriah, seiring dengan tumbangnya pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, saat Israel menyerang sejumlah sasaran militer di berbagai kota di Suriah.
Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada Hari Selasa, PBB menentang segala bentuk pelanggaran terhadap integritas wilayah Suriah, ketika ditanya tentang serangan Israel terhadap negara tetangganya.
Israel melancarkan serangan terhadap target militer Suriah, termasuk senjata strategis hingga fasilitas militer dalam gelombang serangan usai kelompok pemberontak memasuki Damaskus dan menumbangkan Presiden Assad pada akhir pekan.