Oposisi Korea Selatan Bertekad Lanjutkan Upaya Pemakzulan Presiden Yoon
JAKARTA – Partai Demokratik Korea Selatan, oposisi utama, menegaskan akan melanjutkan langkah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol setelah gagal dalam pemungutan suara parlemen pada Sabtu 7 Desember.
Menurut laporan Yonhap, pemimpin oposisi Lee Jae-myung menyampaikan komitmen partainya untuk membawa kembali rancangan undang-undang (RUU) pemakzulan. Lee juga meminta maaf kepada publik atas kegagalan memenuhi harapan rakyat.
Rencana baru oposisi adalah mengajukan RUU pemakzulan pada Rabu 11 Desember dan menggelar pemungutan suara parlemen pada Sabtu 14 Desember.
Sebelumnya, Presiden Yoon lolos dari pemakzulan dengan hanya 195 suara yang mendukung dari 200 suara yang dibutuhkan di Majelis Nasional. "Seluruh bangsa menyaksikan keputusan parlemen ini, begitu juga dunia," kata juru bicara parlemen Woo Won-shik, menyayangkan hasil tersebut.
Krisis politik ini memanas setelah Presiden Yoon menerbitkan perintah darurat militer pada Selasa malam, mengklaim adanya ancaman dari "pasukan anti-negara" dan oposisi politik yang menghambat pemerintahannya. Namun, perintah tersebut segera dicabut menyusul kritik luas.
Dalam pidato pada Sabtu pagi, Presiden Yoon meminta maaf kepada rakyat atas tindakannya tetapi menolak seruan untuk mundur. Sementara itu, ia juga menghadapi penyelidikan polisi atas tuduhan pemberontakan—pelanggaran serius yang bisa melampaui kekebalan jabatan presiden dan berpotensi dijatuhi hukuman mati.
Partai Kekuatan Rakyat, pendukung Presiden Yoon, menolak pemakzulan sebagai solusi dan menyerukan pendekatan yang lebih tertib untuk mengatasi krisis politik.
Baca juga:
Krisis politik di Korea Selatan kini menarik perhatian internasional. Dengan pemakzulan yang gagal dan tekanan oposisi yang meningkat, masa depan Presiden Yoon serta stabilitas politik negara tersebut berada di ujung tanduk.
Oposisi bersikeras bahwa Presiden Yoon harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan kontroversialnya, menjadikan upaya pemakzulan sebagai fokus utama dalam konflik politik ini.