Pemerintah Berencana Tambah FLPP jadi 800.000 Unit Tahun Depan, Segini Anggaran yang Dibutuhkan
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk membutuhkan dana senilai Rp80 triliun untuk mewujudkan target program penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang direncanakan 800.000 unit tahun depan.
"Ya, ini belum keputusan, tapi kajiannya kurang lebih Rp70 triliun sampai Rp72 triliun dari sisi pemerintah. Jadi, bank biasanya harus menyiapkan Rp80 triliun kalau formatnya masih FLPP," ujar Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu usai agenda Dialog Bersama Asosiasi Pengembang bertajuk 'Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah' di Menara BTN, Jakarta, Jumat, 29 November.
Untuk diketahui, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menaikan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit pada 2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menuturkan, KPR FLPP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan angsuran terjangkau.
Nixon pun menyambut baik rencana Menteri Ara meningkatkan kuota FLPP dan berharap target tersebut dapat menjadi keputusan resmi.
Hingga sejauh ini, kata Nixon, diskusi teknis mengenai rencana itu masih berlangsung, termasuk soal model pendanaan.
Rencananya, 50 persen pendanaan berasal dari pemerintah dan 50 persen dari likuiditas bank.
Skema ini menjadi acuan BTN dalam menentukan perkiraan dana yang dibutuhkan bank untuk mengakomodasi kebutuhan target 800.000 unit rumah KPR FLPP.
Baca juga:
Terkait likuiditas bank sendiri, Nixon menuturkan, bakal mengandalkan dana pihak ketiga (DPK), penerbitan obligasi serta menjajaki pinjaman luar negeri.
Likuiditas yang diperoleh dari obligasi dan pinjaman ditargetkan dapat mencapai Rp10 triliun hingga Rp15 triliun pada tahun depan.
"Tantangan buat bank adalah menyiapkan likuiditas. Kami juga lagi bicara dengan pemerintah supaya hal-hal terkait likuiditas dapat dibantu. Kami juga mengusulkan kalau bisa penerbitan obligasi bisa dijamin pemerintah agar lebih murah buat kami," tutur Nixon.
Di sisi lain, Nixon berharap PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF juga tetap dilibatkan dalam rencana implementasi KPR FLPP sebanyak 800.000 unit.
Dengan demikian, kata dia, pihaknya bisa berbagai porsi pendanaan bersama dengan SMF.