Bahlil Peringatkan Pengusaha Batu Bara yang Tak Tepati Janji Hilirisasi

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menagih janji hiliris yang dilakukan oleh pengusaha batu bara.

Menurutnya, hingga saat ini sejumlah pengusaha batu bara belum memenuhi komitmen untuk membangun fasilitas hilirisasi sesuai perjanjian dalam perpanjangan izin usaha.

Padahal, kata dia, hilirisasi menjadi syarat utama saat pengajuan perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

"Syarat utama PKP2B kita lakukan perpanjangan salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Saya melihat sampai sekarang belum ada," ujar Bahlil yang dikutip Selasa, 26 November.

Dia mengingatkan pengusaha batu bara untuk segera mematuhi perjanjian yang telah dibuat guna meningkatkan nilai tambah batu bara.

Pasalnya, saat perjanjian tersebut dibuat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan saat ini dirinya sudah menjabat sebagai Menteri ESDM yang memiliki kewenangan untuk meninjau langsung pelaksanaan hilirisasi tersebut.

"Hati-hati karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP waktu masih di Kementerian Investasi. Nah, Alhamdulillah Allah kirim saya masuk ESDM," ujarnya.

Dirinya juga telah mengadukan minimnya hilirisasi batu bara kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam laporannya, Bahlil menyebut produksi batu bara di dalam negeri telah mencapai 776 juta ton.

Sementara itu, ekspor batu bara RI diketahui mencapai 600 juta ton namun produk hilirisasi batu bara masih sangat minim.

"Waktu itu saya menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, saya katakan, "Pak, di China batu bara, produksinya itu hampir semua dilakukan hilirisasi, hampir semua. Kita 776 ton, yang kita ekspor itu sekitar 600 ton, tapi produk hilirisasinya masih sangat kecil sekali"," tandas Bahlil.