Jubir Kepresidenan Palestina Sebut Pernyataan Smotrich Konfirmasi Israel Ingin Kuasai Tepi Barat

JAKARTA - Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh mengatakan, pernyataan menteri sayap kanan Bezalel Smotrich, tentang penerapan kedaulatan Israel di Tepi Barat, mengonfirmasi niat pemerintah Israel untuk menyelesaikan rencananya untuk menguasai Tepi Barat pada tahun 2025.

Dalam pernyataannya, Abu Rudeineh mengecam pernyataan Smotrich sebagai konfirmasi Israel kepada seluruh dunia, rencana pendudukan baru akan menargetkan Tepi Barat, yang bertujuan untuk menegakkan strategi aneksasi dan perluasan rasis serta memperkuat pendudukan, dikutip dari WAFA 12 November.

"Hal ini menentang masyarakat internasional dan resolusinya, khususnya resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penegakan keputusan Mahkamah Internasional," kata juru bicara kepresidenan.

Lebih jauh ia meminta otoritas pendudukan Israel bertanggung jawab penuh atas dampak kebijakan berbahaya yang mendorong kawasan itu menuju pergolakan total.

"Kami juga meminta pertanggungjawaban Pemerintah AS atas dukungannya yang berkelanjutan terhadap pendudukan, yang memungkinkannya terus melakukan kejahatan, agresi dan pembangkangan terhadap legitimasi internasional dan hukum internasional," tambahnya.

Abu Rudeineh juga meminta negara-negara di dunia untuk memaksa negara pendudukan, Israel, untuk menghentikan tindakan berbahaya ini dengan mengambil langkah-langkah konkret terhadapnya, seperti mengevaluasi kembali hubungan mereka dengannya dan menangguhkan keanggotaannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Abu Rudeineh menekankan, tahun 2025 akan menandai terwujudnya negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, yang tanpanya perdamaian dan stabilitas tidak dapat dicapai.

Ia menyatakan, delusi dan rencana Smotrich untuk aneksasi dan perluasan akan gagal dan tidak akan menang melawan keteguhan rakyat Palestina di tanah mereka, terlepas dari pengorbanan yang telah dilakukan.

Abu Rudeineh menegaskan komitmen teguh dan tak tergoyahkan rakyat Palestina terhadap prinsip-prinsip mereka.

Diberitakan sebelumnya, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat ke-47 memberi Israel "kesempatan penting" untuk "menerapkan kedaulatan Israel atas permukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat), kata" Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich.

Berpidato di hadapan pers menjelang pertemuan fraksi mingguan partai Zionisme Religius di Knesset, Smotrich menyambut kemenangan Trump atas petahana Joe Biden, yang pemerintahannya menurutnya "sayangnya memilih untuk campur tangan dalam demokrasi Israel dan secara pribadi tidak bekerja sama dengan saya," dikutip dari The Times of Israel.

Masa jabatan pertama politisi Republik tersebut pada tahun 2017-2021 berdampak positif bagi Israel, kata Smotrich, dengan mengutip pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, pengakuan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel dan keputusan Gedung Putih Trump untuk menyatakan permukiman Israel di Tepi Barat sesuai dengan hukum internasional.

"Kita tinggal selangkah lagi dari penerapan kedaulatan atas permukiman di Yudea dan Samaria, dan sekaranglah saatnya untuk melakukannya," kata Smotrich, seraya menambahkan "Tahun 2025, dengan pertolongan Tuhan, akan menjadi tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria."

"Satu-satunya cara untuk menyingkirkan bahaya negara teroris Palestina dari agenda adalah dengan menerapkan kedaulatan Israel atas permukiman Yahudi di seluruh Yudea dan Samaria," lanjutnya, menyebut tindakan seperti itu sebagai respons yang tepat terhadap Hamas, Hizbullah dan poros teroris lain yang didukung Iran.