Kumham Imipas Bentuk Komisi Bersama Tangani 8.000 WNI di Filipina yang Dilanda Bencana Topan
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) bakal membentuk komisi bersama atau joint commision antarnegara bersama Filipina untuk menuntaskan persoalan 8.000 orang warga negara Indonesia (WNI) di Filipina.
Menteri Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan, para WNI yang tinggal di wilayah Filipina selatan itu hingga kini tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas karena merupakan anak dan cucu WNI yang lahir tanpa memiliki akta.
"Persoalan ini sudah berlangsung lama dan harus diselesaikan," ujar Yusril saat menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk Indonesia Gina Aragon Jamoralin di Jakarta, Senin 11 November, disitat Antara.
Tidak hanya WNI yang tinggal di wilayah Filipina, sebaliknya Yusril menyebutkan ada sekitar 300 orang warga negara Filipina yang tinggal di wilayah Indonesia, terutama di kepulauan sekitar Sulawesi Utara yang memiliki nasib serupa.
Baca juga:
- Filipina Kembali Dihantam Topan, Ribuan Warga Desa Diminta Mengungsi, Pelabuhan Ditutup
- Israel Bakar Bendera Lebanon-Palestina saat Invasi hingga ke Ranah Sepak Bola, Apa Kata Dunia?
- Pramono-Rano Tak Peduli Manuver Paslon Lain, Timses: Warga Jakarta Cerdas, Bos
- Penembakan di Universitas Tuskegee Alabama Tewaskan 1 Remaja, 16 Lainnya Luka-luka
Dari segi hukum kewarganegaraan, Yusril menuturkan Indonesia dan Filipina mengakui asas teritorial dan kewarganegaraan tidak hanya satu pihak dari orang tua.
Melalui komisi bersama, pemerintah Indonesia dan Filipina akan mendata masing-masing warga negara untuk selanjutnya diregistrasi.
"Anak-anak yang lahir di sana itu sebagian besar tidak mempunyai akta kelahiran di Filipina, tidak terdaftar. Saya kira perlu diselesaikan masalah ini mengingat hubungan baik antara kedua negara," katanya.
Sementara itu, Duta Besar Filipina untuk Indonesia Gina Aragon Jamoralin menyampaikan pemerintahnya melalui Konsulat Jenderal Filipina di Manado selama ini telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI.
Terhadap para WNI tanpa status yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, sambung dia, Pemerintah Filipina tetap memberikan izin tinggal.
Ketika para nelayan itu tinggal dan memiliki anak di wilayah Filipina, Gina menjelaskan sebagian besar mereka tidak mengurus dokumen berupa akta lahir dan tidak mendaftarkan anak mereka ke otoritas di Filipina.
"Mereka merupakan generasi kedua dari nelayan-nelayan Indonesia yang tinggal di wilayah selatan Filipina," ucap Gina pada kesempatan sama.