Kapolri Gelar Operasi Mantap Praja di Daerah Rawan Pilkada yang Diikuti 2 Paslon
JAKARTA - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan laporan terkait pengamanan Pilkada Serentak 2024.
Polri menurut Jenderal Sigit sudah menggelar Operasi Mantap Praja untuk mengantisipasi kerawanan Pilkada di daerah-daerah yang diikuti oleh dua pasangan calon.
"Saat ini kita juga akan menghadapi pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024 di mana ini adalah Pilkada pertama dalam sejarah Indonesia yang dilaksanakan secara serentak, dan ini tentunya berdampak sangat luar biasa terhadap stabilitas Kamtibmas," ujar Sigit saat rapat kerja di Komisi III DPR, Senin, 11 November.
"Tentunya kita harus menjaga International trust yang telah diperoleh selama ini. Tentunya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 ini kita harapkan betul-betul bisa berjalan dengan lancar damai dan sejuk dengan melibatkan semua pihak," sambungnya.
Kapolri melaporkan ada 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten dan 203 juta daftar pemilih tetap yang akan mengikuti Pilkada 2024. Serta diikuti dari 1.557 paslon.
"Kalau tidak salah terdiri dari paslon di tingkat provinsi 103, 285 di tingkat kota dan 1.169 di tingkat kabupaten. Kemudian kita ikuti bahwa ada kurang lebih 37 daerah yang berhadapan dengan kotak kosong dan apabila kemudian kotak kosong yang menang tentunya akan ada Pilkada ulang ya harus dilaksanakan 1 tahun berikutnya ini tentu menjadi perhatian kami," kata Sigit.
Sigit juga menyoroti kerawanan Pilkada yang diikuti oleh dua pasangan calon. Polri telah menentukan daerah rawan dan sudah mempersiapkan dengan menggelar operasi mantap praja.
"Kami tambahkan perhatian terhadap 202 daerah yang diikuti dua paslon sehingga itu menjadi perhatian kita dalam menentukan pola pengamanan termasuk penentuan mana daerah yang sangat rawan dan daerah rawan yang tentunya menjadi perhatian dari rekan-rekan Kapolda yang langsung menggelar operasi mantap praja," kata Sigit.
Dalam operasi mantap praja, Polri mempersiapkan personil pengamanan sebanyak 1.433.441 personil. Terdiri dari POLRI 286.421 personil, TNI 91.410 personil linmas 1.055.610 personil.
Sigit mengatakan, pihaknya juga membagi pola pengamanan menjadi beberapa kategori, yaitu TPS kurang rawan, TPS rawan dan TPS sangat rawan. Saat ini, kata dia, ada 435.296 TPS yang sudah diamankan.
"Saat ini kita juga terus mengikuti rangkaian tahapan Pilkada untuk membantu melaksanakan pengamanan khususnya saat ini terkait dengan distribusi logistik," kata Sigit.
"Saat ini di tanggal 1-26 November ini distribusi sudah mengarah ke wilayah-wilayah tempat pemungutan suara dan ini harus kita lakukan pengawalan dan tentunya juga ini perlu pengamanan dari anggota secara ketat sehingga kita harus meyakinkan terkait dengan distribusi logistik ini tepat sasaran dan kemudian tidak ada masalah dengan permasalahan distribusi yang ada," pungkasnya.