Wali Kota di Turki Ditangkap Atas Tuduhan Terlibat PPK yang Dicap Teroris
JAKARTA - Seorang wali kota dari oposisi utama Turki, Partai Rakyat Republik (CHP) ditangkap atas dugaan menjadi anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dilarang sebagai kelompok teroris di Turki.
Dilansir Reuters, Kamis, 31 Oktober, penangkapan Ahmet Ozer, wali kota distrik Esenyurt di Istanbul, terjadi setelah serangan terhadap perusahaan pertahanan Turki TUSAS yang menewaskan lima orang di Ankara pekan lalu, serangan yang diklaim oleh PKK sebagai tanggung jawabnya.
Hal ini juga terjadi di tengah pembicaraan mengenai upaya perdamaian yang dilakukan oleh sekutu dekat Presiden Tayyip Erdogan, upaya pertama dalam satu dekade untuk mengakhiri konflik 40 tahun Turki dengan militan Kurdi.
Ozer membantah tuduhan terkait terorisme yang dituduhkan kepadanya.
CHP mengatakan pihaknya akan memberi pembelaan dari apa yang disebutnya tuduhan tidak berdasar yang mencerminkan upaya terbaru pemerintah untuk menargetkan oposisi melalui pengadilan, dan mendesak masyarakat untuk melakukan protes di Esenyurt.
Pemerintahan Erdogan membantah tuduhan serupa yang dilontarkan partainya di masa lalu.
CHP mengelola kotamadya Esenyurt, salah satu kota terbesar di negara itu, dengan sekitar 1 juta penduduk, banyak dari mereka adalah imigran.
Baca juga:
Ozer, seorang profesor sosiologi, adalah mantan penasihat Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, yang berpotensi menjadi penantang Erdogan di masa depan. Ia juga menghadapi hambatan hukum dan telah mengajukan banding atas hukuman penjara dan larangan berpolitik.
"Kami melihat campur tangan politik dalam sistem peradilan. Kami tahu ada plot yang direkayasa secara politik," kata Imamoglu pada Rabu.
Dia menyebut penangkapan wali kota tersebut membingungkan mengingat proposal perdamaian yang diajukan oleh sekutu Erdogan.
Aysegul Dogan, juru bicara Partai DEM yang pro-Kurdi, partai terbesar ketiga di parlemen, mengutuk penangkapan Ozer dan mengatakan dia terpilih dengan dukungan partai tersebut. Penangkapan itu disebut melemahkan “oposisi demokratis”.