Anggota DPR RI dari PKS Dukung Rencana Indonesia Bergabung dengan BRICS
JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKS Sukamta memberi dukungan penuh terhadap rencana pemerintah untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Hal itu disampaikannya usai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus beberapa waktu lalu.
Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu menyampaikan upaya tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi global.
"Indonesia harus terus memperluas kerja sama internasional dan memperkuat posisinya dalam berbagai forum ekonomi dunia. BRICS memberikan peluang besar, namun Indonesia juga harus tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan mitra-mitra tradisional di Barat, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ini penting agar kita bisa mengoptimalkan manfaat dari berbagai kerja sama yang ada," ucap Sukamta dikutip dari ANTARA, Minggu 27 Oktober.
Menurut Sukamta, BRICS menawarkan berbagai peluang strategis bagi Indonesia yang diharapkan memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan aliran investasi asing, terutama dari negara-negara seperti China dan India.
"Ini juga membuka jalan bagi transfer teknologi dan inovasi yang bisa mendukung pembangunan infrastruktur dan industri dalam negeri," ujarnya.
Baca juga:
Lebih lanjut, kata Sukamta, BRICS mewakili pasar-pasar ekonomi yang berkembang pesat. Dengan bergabung, Indonesia akan memiliki akses yang lebih luas ke pasar-pasar non-tradisional seperti Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan.
"Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar utama di Barat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global," katanya.
Adapun, keuangan BRICS memiliki lembaga keuangan seperti New Development Bank (NDB) yang bisa menjadi sumber pendanaan alternatif bagi proyek-proyek besar di Indonesia, termasuk infrastruktur, energi, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari lembaga keuangan internasional yang didominasi Barat.
Selain itu, sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berperan dalam penyusunan kebijakan global.
"Indonesia bisa menggunakan forum ini untuk mendorong kepentingan nasional di sektor ekonomi dan politik internasional serta memperkuat pengaruh di organisasi internasional lainnya,” ujar Sukamta.
Kemudian bagi Indonesia, keanggotaan BRICS tidak hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga geopolitik.
"Di tengah ketegangan geopolitik global dan kompetisi ekonomi antara negara-negara besar, Indonesia perlu menjaga keseimbangan. Bergabung dengan BRICS memungkinkan kita memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang sambil tetap mempertahankan kemitraan strategis dengan Barat," kata Sukamta.
Di samping peluang, Sukamta juga menyoroti tantangan yang perlu diantisipasi.
"BRICS terdiri dari negara-negara dengan latar belakang ekonomi dan politik yang sangat beragam. Perbedaan kepentingan dan visi di antara anggota bisa menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak," ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia.
"Bergabung dengan BRICS harus dipandang sebagai upaya memperluas opsi kerjasama, bukan sebagai langkah untuk berpihak pada satu blok tertentu. Indonesia harus tetap menjadi jembatan dialog antar kekuatan dunia, baik di Timur maupun Barat," sebutnya.
Indonesia juga perlu mempersiapkan diri dengan kebijakan ekonomi yang lebih kompetitif dan adaptif. Reformasi struktural di bidang ekonomi, peningkatan daya saing industri nasional serta perbaikan iklim investasi menjadi kunci agar Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari keanggotaan di BRICS.