Menkominfo Akui Bandar Judi Online Jadi Dalang Serangan di PDNS
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengakui bahwa serangan ransomware yang terjadi terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada bulan Juni lalu, ada keterkaitan dengan usaha pemerintah memberantas judi online.
Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa pemerintah termasuk Kominfo berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari kegiatan judi online yang banyak merugikan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke Bawah.
"Semua juga sudah ngomong begitu. Iya dong. Tapi enggak apa-apa, kita hadir untuk melindungi masyarakat," kata Budi usai acara Peluncuran Prangko 150 Tahun Universal Postal Union dan Pembukaan Pameran Prangko (Penandatanganan Sampul Hari Pertama) pada Senin, 14 Oktober di Jakarta.
Dalam sebuah postingan Reels terbarunya di Instagram, Menkominfo Budi juga telah menegaskan bahwa serangan PDNS ini terjadi karena amukan dari para bandar judi online.
Baca juga:
- Telkomsel Sukses Uji coba Registrasi Kartu SIM dengan Biometrik Pengenalan Wajah
- Android Automotive Kini Hadir di Sepeda Motor KTM, Membawa Fitur Canggih dan Navigasi Offline
- Apple Siapkan Kacamata Pintar dan AirPods dengan Kamera, Rilis Mungkin 2027
- Waspada! Pesan Kode 2FA Misterius Bisa Jadi Tanda Peretasan
"Upaya pemberantasan praktik judi online memiliki tantangan berat. PDNS yang jelas kepentingan nasional pun jadi korban keganasan amukan bandar judi. Sudahlah ini bandar judi yang nge-hack." ujarnya.
Sementara itu di sisi lain, Budi juga telah memberikan teguran tegas kepada lima penyedia e-wallet yang memfasilitasi transaksi judi online, termasuk GoPay, ShopeePay, OVO, DANA, dan LinkAja.
Budi mengatakan bahwa Langkah selanjutnya dalam menangani e-wallet tersebut akan diambil oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan juga Bank Indonesia.
"Itu urusan PPATK. Sama Bank Indonesia. Kita berharap mudah-mudahan ke depan pemberantasan judi online menjadi prioritas kita bersama. Karena enggak ada gunanya sekali untuk negara, bangsa, dan rakyat," pungkas Budi.