Optimis Elektabilitas Naik usai Temui Warga, Pramono: Kalau Engga Yakin, Ngapain Blusukan?
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung blusukan menemui warga di kawasan permukiman padat daerah Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari kedua masa kampanye Pilkada 2024.
Setibanya di lokasi, Pramono mulai menyusuri gang-gang sambil menyapa warga. Pramono juga sempat membeli telor asin dari tukang sayur yang berpapasan dengannya.
Pramono yakin kegiatan blusukan yang ia lakukan bisa meningkatkan elektabilitasnya hingga hari pemungutan suara 27 November mendatang.
"Ya kalau enggak yakin, ngapain blusukan?" ungkap Pramono usai blusukan di Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis, 26 September.
Bila melihat hasil survei, elektabilitas Pramono dan calon Wakil Gubernur pendampingnya, Rano Karno masih lebih rendah dibanding Ridwan Kamil dan Suswono.
Dalam jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI), Pasangan Ridwan Kamil-Suswono memiliki elektabilitas 51,8 persen, Pramono Anung-Rano Karno sebesar 28,4 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,2 persen.
Mantan Sekretaris Kabinet itu yakin angka keterpilihannya pasti akan meningkat dari hasil survei tersebut.
"Kalau disurvei hari ini pasti berbeda, karena saya sudah keliling dan tampil di ruang publik lebih banyak, sehingga pasti saya meyakini akan berbeda," ucapnya.
"Juga dari sambutan, yang dulu orang enggak tahu itu Pramono Anung, sekarang hampir semua orang tahu itu. Sehingga itu menjadi modal menurut saya, yang membuat saya makin optimis," tambah Pramono.
Baca juga:
- Ketua DPRD Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang
- Buat Kontrak Politik Janjikan Pemenuhan Hak Hunian, Warga Kampung Bayam Nyatakan Pilih Pramono di Pilgub Jakarta
- PDIP: Pergantian dan Pemecatan Tia dan Rahmad dari Anggota DPR karena Perselisihan Suara Pileg
- Angka Bunuh Diri di AS Melonjak, Senjata Api Paling Banyak Digunakan
Saat blusukan hari ini, Pramono kembali "belanja" masalah. Beberapa keluhan warga yang ia tampung adalah persoalan bantuan sosial (bansos) kesehatan dan pendidikan, serta masalah insentif RT-RW.
"Persoalannya memang sangat mendasar, terutama yang menyangkut KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), kemudian RT dan RW-nya juga mendapatkan insentifnya kurang," kata Pramono.