Anggaran Minim padahal Penyumbang PNBP Terbesar, Bahlil: Kami Bukan Ayam tapi Petarung
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Komisi VII DPR RI menyepakati anggaran Kementerian ESDM pada tahun 2025 sebesar Rp3,9 triliun.
Meski demikian Bahlil meminta anggaran untuk pembangunan jaringan pipa transmisi Cirebon-Semarang 2 dan Dumai-Sei Mangkei untuk diambil dari anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ESDM. Pasalnya, anggaran ESDM sebesar Rp3,9 triliun tidak mencukupi untuk membangun pipa yang dianggarkan sebesar Rp4.2 triliun.
"Kami kan bukan ayam. Kami petarung semua di sini. Ga apa-apa sekalipun engga diberikan suplemen yang baik kami tetap akan sehat untuk bangun bangsa dan negara," ujar Bahlil, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis, 12 September.
Menurutnya, besaran anggaran untuk proyek pipa diambil dari PNBP. Untuk informasi, Kementerian ESDM menyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai sekitar Rp300,3 triliunan.
"Masa anggaran kami kasih PNBP kita hampir Rp300 triliun lebih, enggak ada yang netes ini. Ayam pun kalau diambil telurnya enggak dikasih makan ya mati, pak!"sambung Bahlil.
Ia juga merinci, anggaran operasional Kementerian ESDM sebesar Rp3,91 triliun akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp336,12 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp95,35 miliar, Ditjen Migas sebesar Rp566,68 miliar.
"Bayangkan pimpinan kita mau naikkan lifting minyak tapi dirjennya hanya dikasih anggaran Rp500 miliar. Padhal target negara mau dijadikan dari hulu migas sekitar 15 hingga 16 miliar dolar. Ini teori dari mana?" sambung Bahlil.
Sementara anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan senilai Rp457,93 miliar, Ditjen Minerba Rp 369,65 miliar. Padahal, kata dia, sektor minerba berhasil mencetak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp173 triliun.
Baca juga:
"Saya ulangi Ditjen Minerba berhasil memberikan PNBP 2023 Rp173 triliun dan di tahun ini 2024 itu juga akan target minimum sama bahkan lebih. Dan 2025 akselerasi untuk peningkatan, tapi model fasilitas dan anggaran dukungan negara yang diberikan saya pikir (seperti ini) ya repot. Jadi hati-hati saja kalau engga mampu mengurus tim saya swasta yang ngurus mereka. Celaka kan, ini kesadaran kolektif ini harus jadi catatan penting, tidak menyalahkan siapa-siapa," tegas Bahlil.
Kemudian anggaran Dewan Energi nasional (DEN) Rp63,78 miliar. Selanjutnya BPSDM sebesar Rp617,90 miliar dan Badan Geologi Rp488,96 miliar.
"Ini yang mengeluarkan data-data cadangan mineral itu, untung saja saya jadi Menteri, kalau saya pengusaha udah tau caranya ini padahal KDI dari dia, anggaran segini. Jangan lihat anggaran, lihat merah putihnya," sambung dia.
Sementara itu untuk anggaran BPH Migas senilai Rp 254,2miliar dan Ditjen EBTKE senilai Rp 566,98 miliar serta BPMS sebesar Rp92,2 miliar.