Prabowo Tambah Anggaran untuk 15 Kementerian dan Lembaga, Total Rp4,8 Triliun
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ungkapkan adanya kenaikan pada anggaran belanja untuk 15 kementerian/lembaga (K/L) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.
Adapun penambahan anggaran untuk 15 K/L tersebut sebanyak Rp4,8 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta menyampaikan kenaikan anggaran belanja untuk 15 K/L ini sesuai dengan arahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Ini adalah hasil pengalokasian sudah menampung tambahan-tambahan alokasi anggaran yang disepakati atau yang diarahkan oleh Bapak Presiden terpilih,” kata Isa di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, dikutip Selasa, 10 September.
Adapun 15 instansi mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp4,8 triliun dibagi menjadi dua bagian.
Pertama, senilai Rp3,4 triliun dibagikan untuk Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, BIN, Komnas HAM, BPIP, BP2MI, serta Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Selanjutnya kedua, anggaran sebesar Rp1,4 triliun terbagi untuk sejumlah instansi sisanya, yakni untuk MPR, DPR, Mahkamah Agung, DPD, Komisi Yudisial atau KY, Ombudsman, serta BPKP.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terjadi kenaikan anggaran belanja K/L pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 hingga Rp117,87 triliun.
“Untuk kenaikan itu betul, total belanja dari pemerintah baru Rp117,87 triliun itu karena kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu, 4 September.
Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan anggaran tersebut terdapat untuk mengantisipasi masuknya penambahan anggota dan pimpinan baik di DPR, DPD, dan MPR.
"Jadi kita sudah masukkan di situ,” kata dia.
Sementara total anggaran sebesar Rp113 triliun ditujukan untuk memenuhi program prioritas Prabowo-Gibran yang dinamai Quick Wins.
Program prioritas Ini terdiri dari program makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp71 triliun yang akan dimasukkan ke pos anggaran Badan Gizi Nasional.
Adapun program ini berupa pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan antara lain prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.
Program kedua yaitu pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp3,2 triliun. Program ini berupa cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik. S
erta pembangunan rumah sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran Rp1,8 triliun.
Program ini dilakukan dengan peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya.
Selanjutnya, program ketiga yaitu di sektor pendidikan berupa renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun. Program ini mencakup renovasi ruang kelas dan MCK.
Baca juga:
Pelaksananya adalah Kementerian PUPR yang akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kemenag untuk menentukan lokasi sekolah yang akan direnovasi.
Serta program sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun berupa pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), dan Maluku Utara (Malut).
Kemudian program keempat yaitu di sektor ketahanan pangan, berupa pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa sebesar Rp15 triliun dibagi melalui penyaluran di pos Kementerian PUPR sebesar Rp7,5 triliun dan Kementerian Pertanian senilai Rp7,5 triliun.