Rapat Perdana dengan DPR, Rosan Keluhkan Anggaran Kementerian Investasi Turun 44,53 Persen
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengeluhkan anggaran 2025 yang ditetapkan untuk kementeriannya turun jika dibandingkan dengan anggaran 2024.
Hal ini disampaikan Rosan dihadapan para anggota Komisi VI DPR, rapat kerja dengan yang digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Selasa, 3 September.
“Anggaran yang diberikan kepada Kementerian Investasi BKPM adalah sebesar Rp681,88 miliar. Sementara apabila kita bandingkan dengan alokasi anggaran 2024 dimana adalah Rp1,23 triliun, terdapat penurunan anggaran kurang lebih 44,53 persen,” ucap Rosan.
Rosan mengatakan kebutuhan anggaran Kementerian Investasi di 2025 mencapai Rp1,57 triliun, sementara yang diberikan sebesar Rp681,88 miliar. Artinya, anggaran tersebut hanya 43,39 persen dari yang dibutuhkan.
Lebih lanjut, Rosan mengatakan terbatasnya pembiayaan anggaran pada tahun depan, bakal menimbulkan konsekuensi karena terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, dan promosi penanaman modal.
“Termasuk ini akan berpengaruh kepada 9 IPC kita yang ada di luar negeri keberadaannya karena ini akan menjadikan tidak efektif dan tidak efisien bahkan bisa terjadi kita untuk me-review ulang keberadaanya dari IPC yang berada di 9 negara,” jelasnya.
BACA JUGA:
Selain itu, Rosan mengatakan hal ini juga bakal berdampak pada tidak tercapainya pertumbuhan perekonomian yang disebabkan oleh rendahnya realisasi investasi.
“Karena berdasarkan rancangan awal rencana kerja pemerintah 2025 target realisasi investasi dicanangkan sebesar Rp1.905 triliun menjadi akan sulit dicapai. Jadi (target) mengalami peningkatan dari Rp1.650 menjadi Rp1.905 triliun,” tuturnya.
“Tentunya ini akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan pelayanan kepada pengusaha, dan yang lain-lain,” sambungnya.