Bagikan:

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp889,3 miliar untuk tahun anggaran 2025.

Dengan demikian, maka total anggaran yang dibutuhkan untuk tahun depan yakni Rp1,57 triliun.

“Anggaran yang diberikan kepada kementerian Investasi BKPM adalah sebesar Rp681,88 miliar dari rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp1,57 triliun,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Selasa, 3 September.

Rosan mengatakan tamanhan anggaran Rp889,3 miliar ini dibutuhkan untuk mencapai target realisasi investasi tahun 2025 yang meningkat menjadi Rp1.905 triliun.

Menurut dia, kurangnya anggaran pada tahun depan bakal menimbulkan konsekuensi karena terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, dan promosi penanaman modal.

“Termasuk ini akan berpengaruh kepada 9 IPC kita yang ada di luar negeri keberadaannya karena ini akan menjadikan tidak efektif dan tidak efisien bahkan bisa terjadi kita untuk mereviu ulang keberadaanya dari IPC yang berada di 9 negara,” jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan, hal ini juga bakal berdampak pada tidak tercapainya pertumbuhan perekonomian yang disebabkan oleh rendahnya realisasi investasi.

“Karena berdasarkan rancangan awal rencana kerja pemerintah 2025 target realisasi investasi dicanangkan sebesar Rp1.905 triliun menjadi akan sulit dicapai. Jadi (target) mengalami peningkatan dari Rp1.650 menjadi Rp1.905 triliun,” tuturnya.

“Tentunya ini akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan pelayanan kepada pengusaha, dan yang lain-lain,” sambungnya.