Sebanyak 80 Persen Sawah di RI Masih Tergantung Curah Hujan meski 61 Bendungan Sudah Terbangun
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, sepanjang 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah terbangun 61 bendungan baru sehingga secara kumulasi jumlahnya mencapai 300 bendungan.
Namun, jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan bendungan-bendungan yang ada di negara maju seperti China dan Korea Selatan.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut, sejak 2014 sampai dengan saat ini, Indonesia telah membangun 61 bendungan.
Dari jumlah itu, 45 di antaranya sudah rampung, terakhir yang diresmikan adalah Bendungan Leuwikeris di Tasikmalaya dan Margatiga di Lampung.
"Total bendungan kami itu kira-kira sekarang ada sekitar 300-an, ya. Ini jauh dibandingkan China yang punya 90.000 bendungan besar," ucap Endra dalam Webinar Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur secara daring, Senin, 2 September.
Selain bendungan, dalam 10 tahun terakhir, pemerintah juga telah membangun 1,1 juta hektare (ha) jaringan irigasi baru serta 4,4 juta hektare irigasi eksisting yang direhabilitasi.
"Nah, ini kami juga harus mengetahui bahwa sawah-sawah kami yang jumlahnya sekitar 7,3 juta itu baru 10 persen, ya. Artinya, sisanya masih sawah tadah hujan," ujar dalam Webinar Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur secara daring, Senin, 2 September.
Dengan demikian, menurutnya, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar untuk membangun jaringan irigasi.
Harapannya, ke depan sawah-sawah di Indonesia terjamin pasokan airnya sepanjang tahun.
"Kami baru 10 persen dengan tambahan 60 bendungan itu, kami berhasil meningkatkan ke angka 19 persen. Berarti 80 persen sawah kami itu masih sawah tadah hujan," katanya.
Baca juga:
Endra menekankan, langkah pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju.
"Saya kira infrastruktur adalah sebuah keniscayaan atau persyaratan untuk sebuah negara maju. Yang kami lakukan ini bukan untuk gagah-gagahan, ya. Bukan untuk kami melakukan sebuah ambisi yang besar, tapi pada awal kabinet kerja 2014 betul-betul yang kami lakukan membangun infrastruktur adalah untuk mengejar ketertinggalan," imbuhnya.