Program HGBT 6 Dolar per MMBTU Tengah Diaudit BPKP
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan kabar terbaru terkait nasib keberlanjutan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh sektor industri.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan saat ini kebijakan gas murah tersebut tengah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap realisasi program HGBT sepanjang tahun 2023.
"Kita lagi diauditkan sama BPKP. Jadi untuk pelaksanaan tahun ini, tahun yang lalu itu diaudit dulu sama BPKP untuk melihat manfaatnya seperti apa," ujar Dadan kepada media, Jumat, 23 Agustus.
Dadan bilang, dengan adanya audit tersebut, pemerintah dapat mengetahui dengan jelas dampak HGBT terhadap penerimaan negara.
Nantinya hasil audit tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan Kementerian Keuangan, SKK Migas dan Kementerian ESDM terkait kelanjutan program gas murah.
Baca juga:
"Ya ini barangkali untuk pengaturannya, siapa yang dapat, siapa yang kita tunda, karena ini gasnya kan segitu," sambung Dadan.
Dengan kebijakan gas murah ini Dadan menyebut banyak industri yang ingin menjadi penerima manfaat program ini akrena harga yang dipatok terbilang murah
"Semua pasti akan minta, harganya murah. Lalu kita harus milih kan dari situ. Nah bagaimana cara milihnya? Lewat hasil audit BPKP. Sudah ada sih laporan kajian dari Kementerian Keuangan, tapi di Pak Menko Marves memutuskan ini diaudit saja sama BPKP, ini sekarang sedang jalan," pungkas Dadan.