HUT ke-79 RI di IKN: Tawa, Air Mata, dan Pertanyaan Besar
Hujan deras mengguyur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia. Namun, saat Presiden Jokowi memimpin upacara penurunan bendera, hujan reda, seolah alam turut menghormati momen bersejarah ini. Tahun ini, untuk pertama kalinya, perayaan kemerdekaan Indonesia tidak lagi dilaksanakan di Jakarta, melainkan di IKN, Kalimantan Timur.
Pemindahan pusat kekuasaan ini memiliki alasan besar. IKN menjadi simbol ambisi Presiden Jokowi untuk membangun pusat pemerintahan yang merata secara geografis dan berwawasan lingkungan. Melalui langkah ini, Jokowi ingin menyampaikan pesan transformasi Indonesia menuju negara yang lebih modern dan berkelanjutan.
Namun, di balik gemerlap upacara HUT ke-79 RI di IKN, tidak semua pihak menyambutnya dengan antusias. Di balik sorotan media dan semarak perayaan, kritik keras muncul dari berbagai kalangan. Kelompok petani Kendeng, misalnya, merasa ruang hidup mereka semakin terancam oleh pembangunan infrastruktur besar-besaran di daerah mereka. Bagi mereka, perayaan kemerdekaan ini seharusnya merangkul seluruh rakyat, bukan justru mengabaikan nasib mereka yang terdampak oleh proyek-proyek negara.
Kritik serupa datang dari anggota Fraksi PKS yang menyoroti ketahanan pangan nasional. Pada momen kemerdekaan ini, mereka menuntut pemerintah lebih serius dalam mewujudkan kemandirian pangan. Mereka menilai ketergantungan pada impor pangan bertentangan dengan semangat Kemerdekaan Indonesia 2024 yang seharusnya berfokus pada kedaulatan nasional.
Selain itu, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan HUT ke-79 RI di IKN juga menjadi sorotan. Anggaran yang mencapai Rp 87 miliar dinilai terlalu besar, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih berjuang pulih dari pandemi. Banyak pihak mempertanyakan apakah pengeluaran sebesar itu sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat luas.
Meski demikian, suasana perayaan di IKN tetap berlangsung meriah. Kehadiran dua atlet peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, serta tokoh-tokoh penting seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR Puan Maharani, menambah semarak acara. Termasuk sejumlah konglomerat yang selama ini dekat dengan pemerintahan Jokowi. Puan menegaskan bahwa kemerdekaan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya oleh segelintir elit.
Namun, kehadiran beberapa tokoh penting menjadi perbincangan tersendiri. Ketidakhadiran Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam upacara ini menjadi tanda tanya besar. Meskipun Presiden Jokowi mencoba memaklumi ketidakhadiran mereka, banyak yang menilai absennya dua tokoh ini memberikan pesan tersendiri tentang dinamika politik yang sedang berlangsung.
Baca juga:
Pemindahan upacara HUT ke-79 RI ke IKN jelas memiliki dampak besar, baik secara simbolis maupun praktis. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga presiden terpilih, telah memastikan bahwa upacara tahun depan akan kembali digelar di IKN, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
Di tengah segala euforia perayaan, kritik-kritik ini menunjukkan adanya jarak antara aspirasi pemerintah dan kenyataan di lapangan. Ketika sebagian masyarakat merayakan simbolisasi kemerdekaan di ibu kota baru, ada yang merasakan sebaliknya—kekecewaan dan kegelisahan.
Perayaan ini mencerminkan dua wajah: satu sisi menampilkan optimisme dan semangat baru untuk Indonesia yang lebih baik, sementara sisi lainnya memperlihatkan kekhawatiran dan protes dari mereka yang merasa tidak diuntungkan oleh perubahan ini.
IKN mungkin menjadi simbol masa depan Indonesia, tetapi dalam momen Kemerdekaan Indonesia 2024 ini, kita diingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal tempat atau simbol, melainkan bagaimana seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke, benar-benar merasakannya dalam setiap aspek kehidupan.
Pesan kemerdekaan yang disampaikan di IKN seharusnya menjadi pemersatu. Tantangan bagi pemerintah ke depan adalah memastikan bahwa semangat yang dibawa oleh IKN tidak hanya menjadi impian kosong, tetapi terwujud dalam kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.