KTP Warga DKI Dicatut Untuk Dukung Paslon Independen, Puan: KPU Harus Segera Usut

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) segera mengusut isu KTP Warga DKI yang dicatut untuk mendukung bakal pasangan con independent yang maju pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

"Pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan kemudian menjelaskan kalau memang itu benar ya sampaikan itu, kalau itu salah ya sampaikan kan nanti ada KPU dan KPUD yang memproses," ujar Puan menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat 16 Agustus.

Kasus tersebut mencuat dari akun media sosial X Raisa Rifat. Raisa merasa kaget dihampiri oleh petugas KPU yang ingin melakukan verifikasi faktual karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya tercantum sebagai pendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai syarat mendaftar di Pilgub Jakarta 2024, melalui jalur independen.

Ternyata kasus serupa banyak dialami oleh warga DKI lainnya. Kenyataan tersebut terungkap dari cuitan warganet di media sosial X.

Lebih lanjut, Puan kemudian ditanya tentang isu kotak kosong di Pilgub DKI. Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah berupaya memperbesar anggota koalisi dengan sebutan KIM Plus.

Saat ini, sejumlah partai politik (parpol) di luar KIM sudah menyatakan ketertarikan untuk bergabung, seperti PKS, PPP, Perindo, dan PKB. KIM Plus berencana untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta.

Jika PKS dan PKB memutuskan bergabung dengan KIM Plus, maka bisa dipastikan bahwa tak ada pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur lain yang bisa mendapatkan tiket dari parpol untuk Pilkada DKI Jakarta.

Puan kemudian mengingatkan agar Pemilu dijalankan dengan jujur, adil, bebas dan rahasia.

"Ya mengimbau ke seluruh pihak untuk bisa menjalankan Pilkada kedepan itu dengan sebaik-baiknya, jujur adil bebas dan rahasia," terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Imbauan Puan tersebut sejalan dengan pidatonya dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI tahun 2024 pagi tadi. Di Sidang Bersama itu, ia menekankan proses pemilu tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri).

Puan juga memberikan apresiasi kepada 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin. Ia menilai, Pemerintahan Jokowi sudah berusaha semaksimal mungkin.

"Apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan sekarang 10 tahun ini saya rasa sudah berusaha semaksimal mungkin sebaik mungkin untuk bisa mensejahterakan rakyat dan kemudian membesarkan Indonesia," ungkap Puan.

Puan mengatakan, setiap pemerintahan tidak mungkin dijalankan dengan sempurna. Namun pasti para pemimpinnya sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.

"Namun tidak ada pemerintahan yang sempurna jadi kita apresiasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya buat 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'aruf ini sudah melakukan hal yang terbaik untuk Indonesia," tukas Puan.