Adrinof Chaniago Khawatir IKN Dijadikan Kota Bisnis, Menteri Suharso: Enggak!

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Kepala Bappenas Suharso Monoarfa buka suara terkait isu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dijadikan seperti kota bisnis.

Suharso pun langsung membantah hal tersebut. Dia bilang, IKN akan tetap jadi ibu kota baru Indonesia.

"Enggak, enggak. Dia (IKN) akan tetap jadi ibu kota negara. Memang belum ada di dunia orang membuat dan memindahkan ibu kota kecuali seperti Indonesia," ujar Suharso saat ditemui wartawan di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus.

Dia menilai, seharusnya seluruh pihak bangga dengan adanya pembangunan IKN ini. Mengingat, katanya, Pemerintah RI dalam membangun IKN tidak main-main.

"Itu kami harus bangga dan kami bikin kota ini enggak main-main. Ini kita satu kota. Uang bukan untuk Indonesia, tetapi untuk dunia. Karena itu kami pelan-pelan melakukannya," kata Suharso.

Suharso tak menampik bahwa selama ini yang dikejar pemerintah adalah pembangunan infrastruktur untuk menunjang upacara 17 Agustus di IKN.

Namun ke depan, kata dia, pemerintah akan mengukur pembangunan tersebut lebih baik lagi.

"Yang kami kejar waktu kemarin ini adalah design and build karena waktu ini (untuk upacara 17 Agustus). Tapi, setelah ini kami akan mengukurnya dengan baik," imbuhnya.

Sebelumnya, Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyebut, bahwa upaya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menarik investor sebanyak-banyaknya ke IKN, Kalimantan Timur, merupakan hal yang tidak tepat.

Andrinof menilai, apabila IKN dijadikan kota bisnis merupakan tujuan yang kurang tepat ke depannya.

"Umpamanya sekarang, kok gencarnya mencari investor? Nah kami kritik. Bukan itu. Karena bukan tujuan yang tepat menjadikan IKN sebagai kota bisnis," ujar dia kepada wartawan di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 14 Agustus.

Untuk tahap awal ini, Adrinof menilai IKN baru bisa menjadi kota bisnis yang melayani kebutuhan barang dan jasa dari ASN dan kegiatan pemerintah.

"Bukan menjadikan di sana kawasan bisnis tersendiri. Tarik investor, carikan pasarnya. Jadi, kawasan bisnis properti," katanya.