Megawati Ingatkan Jangan Ada Kecurangan TSM di Pilkada 2024
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar tidak ada lagi upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024
"Jangan ada (kecurangan) TSM. Biarkan kita, rakyat itu memilih dengan sukacita. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif," kata Megawati dalam pidatonya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus.
Presiden ke-5 RI ini menilai, pihak yang melakukan kecurangan secara TSM sebenarnya sedang memecah belah rakyat Indonesia sendiri. Ia berharap pernyataannya itu bisa menyadarkan pihak-pihak tersebut agar tak berlaku culas.
"Lho, orang yang melakukan itu, yo, orang Indonesia. Berarti apa? Akibat suatu perintah. Perintah ini sebenarnya lupa, ini ingin memecah belah bangsa sendiri," ucap Megawati.
Megawati menegaskan, semestinya semua pihak mengetahui bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang tidak berjalan jujur dan adil menyalahi amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
"Yang namanya konstitusi Indonesia UUD 1945 yang sudah berapa kali diamandemen, hanya boleh ada pemilu. Pemilu, tapi sudah dicreate, buat apa? Hak rakyat mau dikemanakan?" cecarnya.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung keinginan Presiden Soekarno untuk menjadikan partai sebagai wadah mengonsolidasikan cita-cita kemerdekaan ke rakyat.
"Apa arti kemerdekaan, apa arti Pancasila, apa arti kehidupan kekeluargaan gotong royong, apa arti namanya Bhinneka Tunggal Ika," tutur dia.
Baca juga:
- Megawati Ingin Tanya Kapolri: Apakah PDI Perjuangan Enggak Boleh Jadi Bagian Rakyat Indonesia?
- Harvey Moeis Didakwa Kondisikan 27 Pemilik Smelter Setor Biji Timah 5 Persen, Rugikan Negara Rp300 Triliun
- China Selidiki Gurita Korupsi Layanan Pemakaman
- PM Jepang Mengundurkan Diri pada September di Tengah Sorotan Skandal Politik
Megawati perlu mengungkap hal itu karena menganggap cita-cita kemerdekaan belakangan ini banyak dilupakan karena kealpaan ‘penguasa’.
"Sekarang mulai banyak dilupakan, lo, mulai kekuasaan itu diambil bukan untuk yang namanya sebuah kearifan bagi kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, dan perikemanusiaan bagi bangsanya yang disebut rakyat Indonesia," imbuhnya.