Bareskrim Geledah Rumah Eks Pegawai yang Terima Rp1 Miliar untuk Gulingkan Kepala BPOM
JAKARTA - Bareskrim Polri menggeledah rumah eks pengawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berinisial SD yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi senilai Rp3,49 miliar.
Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa menyebut objek penggeledahan berupa rumah yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat.
"Betul. Hari ini, lokasi di Bogor Barat, Kota Bogor," ujar Arief kepada VOI, Selasa, 13 Agustus.
Namun, mengenai hasil penggeledahan sementara, Arief belum bisa menyampaikan, termasuk barang yang disita. Sebab, prosesnya masih berjalan hingga saat ini.
"Tim masih berjalan, mohon waktu," kata Arief.
Baca juga:
- Setelah Sekian Lama, Kasus Firli Bahuri soal UU KPK Baru Naik Penyidikan
- Tak Hanya Pakai APBD DKI, PSI Minta Program Makan Gratis ala Prabowo di Jakarta Gunakan Dana BOS
- KPK Panggil Eddy Sindoro di Kasus Pencucian Uang Eks Sekretaris MA Nurhadi
- Imbas Proyek LRT, Halte Transjakarta Kayu Jati Dimodifikasi
Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri menetapkan SD sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap direktur PT AOBI berinisial FK.
Penetapan itu berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024.
Selain itu, berdasarkan fakta penyidikan yang ditemukan, Rp1 miliar diperuntukan untuk menggulingkan Kepala BPOM periode 2021-2023.
"Berdasarkan keterangan dari saksi, menyatakan seperti itu (Rp1 miliar untuk gulingkan Kepala BPOM)," ucap Arief.
Kemudian, ada juga duit senilai Rp1,178 miliar yang diperuntukan pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM. Duit itu dikirim secara langsung ke rekening tersangka SD senilau Rp1,178 miliar dan Rp350 juta sacara tunai.
"Ada juga uang Rp967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK," kata Arief.
Dalam kasus ini, tersangka dipersangkakan dengan Pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.