Politik Uang Dinilai Makin Brutal dalam Demokrasi Indonesia

JAKARTA – Pendiri Indef School of Political Economy, Didik J Rachbini meminta kaum intelektual untuk menemukan inovasi guna mengatasi makin brutalnya politik uang dalam demokrasi Indonesia saat ini.

“Demokrasi Indonesia yang sekarang ini brutal dengan politik uang. Harusnya para intelektual menemukan inovasi untuk memutus rantai politik uang di Indonesia,” ujarnya, Minggu 28 Juli 2024.

Selain politik uang yang makin brutal di kalangan masyarakat atau pemilih, Didik juga menyoroti praktik uang mahar menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2024. Menurutnya, praktik uang mahar dalam kontestasi pilkada harus dimasukkan dalam ranah kriminal atau hukum.

Sebab, terjadi tukar menukar mahar seperti halnya upaya suap untuk pencalonan seorang kepala daerah. “Itu kan nggak boleh ada di situ. Tapi, parpol kan tidak mau, karena mereka mendapatkan uang dari situ,” imbuhnya.

Dia menilai, salah satu solusi menghilangkan mahar politik adalah dengan cara funding partai dan inovasi. Contohnya, adalah dengan mengubah struktur politik, termasuk menghapus pelaksanaan pilkada.

“Mungkin bisa dibuat semacam otomatis saja. Misalnya di Madura atau di Mojokerto itu anggota DPRD terbanyak dari partai terbesar langsung jadi bupati. Kan tidak ada politik uang, hilang, jadi harus banyak inovasi,” katanya.

“Jadi sekarang ini politik uang dalam demokrasi kita sudah brutal sekali, harus banyak inovasi dan trackpol harus terlibat. Kalau tidak saya kira ini sangat berat,” kata Didik.