Jokowi Resmi Luncurkan Golden Visa, Ajak Warga Dunia Berinvestasi dan Berkarya di Indonesia
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Golden Visa. Golden Visa menjadi visa khusus yang bakal diberikan kepada investor asing dengan investasi besar untuk tinggal lebih lama di Indonesia.
Jokowi mengatakan, pemerintah ingin memberikan kemudahan bagi warga negara asing (WNA) untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Tentunya, warga negara asing yang diincar adalah warga-warga berkualitas, mulai dari pesohor, investor dan lain-lain.
"Kami akan luncurkan Golden Visa untuk beri kemudahan kepada WNA berinvestasi dan berkarya di Indonesia serta menarik lebih banyak good quality travellers," ujar Jokowi ketika meluncurkan Golden Visa di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Kamis, 25 Juli.
"Saya undang warga dunia untuk datang berinvestasi dan berkarya di Indonesia," sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun memberikan Golden Visa ke pelatih sepakbola timnas Indonesia Shin Tae Yong sebagai peluncuran simbolis.
Golden Visa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara dengan memperkenankan investor asing yang berinvestasi di Indonesia menetap selama 5-10 tahun.
BACA JUGA:
Pada kesempatan sama, Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan, Golden Visa merupakan layanan baru pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Ini memberi kemudahan bagi WNA yang ada di Indonesia.
"Kebijakan Golden Visa, posisi strategis Indonesia di mata internasional. Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tokoh dunia, investor internasional, talenta-talenta dunia dan diaspora Indonesia untuk berkontribusi serta membangun Indonesia," ungkapnya.
Dalam peluncuran Golden Visa tersebut, tampak hadir sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Seperti, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.