PDIP Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Mbak Ita
SEMARANG - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto memastikan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atas dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah kota setempat.
"Sebagai kader partai, kami akan memberikan pendampingan kepada Bu Ita (Hevearita, red) maupun Mas Alwin (Alwin Basri, suami Ita, red)," kata sosok yang akrab disapa Bambang Pacul dilansir ANTARA, Selasa, 23 Juli.
Mbak Ita merupakan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, sedangkan sang suami juga kader bandeng yang menjabat Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.
"Kami akan memberikan pendampingan secara hukum. Itu pun kalau nanti proses hukumnya berjalan," katanya.
Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7).
Penggeledahan oleh penyidik KPK di sejumlah kantor OPD Pemkot Semarang, baik yang berada di kompleks Balai Kota maupun Gedung Pandanaran.
Tidak hanya menggeledah, penyidik KPK juga turut meminta keterangan sejumlah pimpinan OPD Pemkot Semarang.
Diakui Bambang penggeledahan KPK tersebut memang berdampak pada elektabilitas Ita sebagai petahana dalam kontestasi Pilkada Kota Semarang 2024.
"Bahwa pengaruh pada elektabilitas, itu tentu ada, tetapi seiring dengan berjalannya waktu mudah-mudahan membuat kami bisa lebih berhati-hati dan mungkin lebih kuat," katanya.
Baca juga:
Selain itu, Bambang juga mengatakan pihaknya tetap menghormati langkah penggeledahan oleh KPK sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.
"Ya, ini persoalan hukum. Karena ini persoalan hukum, tentu PDI Perjuangan akan taat pada hukum," katanya.
Sebelumnya, KPK menyatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.
Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang pada tahun 2023—2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023—2024.
Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.