Gangguan PDN Bikin KPU Berencana Evaluasi Sistem Pengamanan Pilkada 2024
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan evaluasi sistem pengamanan menjelang Pilkada 2024.
Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari untuk merespons gangguan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
"Nanti kami refreshing lagi jadi bahan evaluasi antara KPU dan sejumlah lembaga yang selama ini sudah kerja sama," kata Hasyim di Jakarta, Rabu 26 Juni, disitat Antara.
"Sehubungan dengan adanya peristiwa ini, harus ada perbaikan kah atau evaluasi atau penguatan sistem atau apa yang menjadi kebijakan strategis nasional, KPU akan mengikuti itu," sambungnya.
Dia mengatakan, data yang mereka pegang dijaga oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah punya wewenang.
Meski begitu, KPU akan berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang kata Hasyim sudah ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan menjaga data-data KPU.
Sebagaimana diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menyebut para peretas minta tebusan Rp 131 miliar atas tindak peretasan PDN.
Serangan ke PDN ini berdampak pada 210 data instansi. Salah satunya yakni gangguan di sistem keimigrasian.
Sejauh ini, lanjut Hasyim, KPU tidak mengalami adanya serangan atau peretasan atas data-data yang mereka pegang.
"Sepanjang yang saya ketahui dari Tim Pusdatin dari Tim Kesekjenan KPU, laporan yang kami terima alhamdulillah baik-baik saja tidak terkena itu," kata Hasyim.
Baca juga:
- Kepala Baguna PDIP Pakai Uang Rp2,5 M Hasil Korupsi untuk Kebutuhan Pribadi hingga Beli Ikan Hias
- Kuasa Hukum Hasto Desak Dewas Segera Proses Laporan Pelanggaran Etik Penyidik KPK
- Dua Kasus Ibu Lecehkan Anak Kandung, Polisi Duga Ada 'Jaringan' di Baliknya
- Tak Setuju Aborsi Bagi Anak di Bawah Umur Harus Izin Orang Tua, Politikus AS Gugat UU di Tennessee
Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan sejumlah layanan berangsur pulih usai gangguan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.
"Hingga hari ini, terdapat tiga layanan yang sudah berangsur pulih yaitu layanan keimigrasian, layanan perizinan event Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), dan layanan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” kata dia dalam rilis pers yang diterima, Selasa 25 Juni malam.
Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom Sigma, dan beberapa kementerian/lembaga pengguna PDSN 2 berangsur memulihkan sistem layanan yang terdampak.
Semuel menyatakan, proses pemulihan jangka pendek dilakukan dengan mengembalikan layanan di disaster recovery center (DRC) Sementara dengan menggunakan data backup PDNS 1 dan PDNS 2.
Semuel mengatakan bahwa saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant PDNS 2.